Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi IX DPR RI terus mematangkan rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan fokus pada terciptanya keseimbangan kepentingan yang adil antara pekerja dan pemberi kerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, berharap revisi UU Ketenagakerjaan benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan dan praktik yang terjadi di lapangan.
Baca juga:
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan November 2025: Jadwal, Syarat, dan Cara Cek Penerima Rp600 Ribu
"Selama ini, pemberi kerja bisa menentukan sendiri apa yang dimaksud pelanggaran berat. Padahal, seharusnya itu baru bisa disebut pelanggaran berat jika sudah inkrah di pengadilan," ujar Nihayatul dalam keterangannya, Rabu (12/11).
Pelanggaran Berat, Status Dirumahkan, dan BPJS
Legislator Fraksi PKB ini menambahkan, timnya juga menerima banyak laporan mengenai praktik merumahkan pekerja secara sepihak tanpa adanya kejelasan status hukum. Ia menyoroti bahwa banyak pengusaha cenderung memilih merumahkan pekerja daripada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena konsekuensi pesangon yang berat.
"Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’, padahal sejatinya sama dengan PHK," tegasnya.
Isu lain yang disorot oleh Legislator Dapil Jatim III itu adalah lemahnya sanksi bagi perusahaan yang mangkir dari kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif.
Baca juga:
Dorong Revisi UU Hak Cipta, Piyu Dkk Tuntut Transparansi Tata Kelola Royalti Lewat 8 Rekomendasi
Untuk itu, ia mendesak agar revisi UU menyediakan payung hukum yang lebih tegas, menjadikan kepesertaan BPJS sebagai kewajiban mutlak bagi seluruh pekerja.
Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa revisi UU ini harus bersifat komprehensif dan tidak berpihak pada salah satu golongan saja.
"Kami ingin revisi ini bisa mengakomodasi seluruh kepentingan baik pekerja maupun pemberi kerja agar hubungan industrial bisa berjalan sehat dan adil," pungkasnya.
