Politisi PDIP Harap Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf Lebih Berwarna

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 09 Oktober 2019
 Politisi PDIP Harap Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf Lebih Berwarna

Anggota DPR yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan berharap komposisi menteri dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf lebih berwarna dari segi latar belakang politik dan keahlian.

Lebih lanjut, Arteria mengungkapkan para menteri pilihan presiden juga dituntut mampu mengeksekusi program-program dan ide Presiden Joko Widodo dan tentu saja, dari segi performa harus lebih baik dari kabinet sebelumnya.

Baca Juga:

Harapan KPK Soal Calon Menteri Jokowi

Arteria yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai komposisi menteri harus diisi sosok eksekutorial.

"Terakhir, Pak Presiden mensyaratkan ada beberapa menteri dari kaum milenial. Itu berarti Pak Presiden mengharapkan kabinet ini pelangi atau berwarna,” ujar Arteria kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Arteria Dahlan sarankan Presiden Jokowi pilih menteri dari pelbagai latar belakang politik dan keahlian
Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Menurut legislator Jawa Timur VI ini, bergabungnya kaum milenial ke dalam kabinet diharapkan mampu menguatkan kabinet bentukan Presiden terpilih.

“Presiden butuh orang-orang yang kompeten dan punya kapasitas. Calon menteri harus memahami betul dan mampu mengeksekusi program-program keinginan Presiden secara konkret,” jelas dja.

Sementara ketika ditanya soal mengakomodir partai oposisi, mantan Anggota Komisi III DPR RI ini menjawab, prinsipnya semua jadi hak prerogatif Presiden.

Bila Presiden ingin mengakomodir partai oposisi, tentu harus dihormati. PDI-Perjuangan sendiri, lanjut mantan advokat ini, tidak ingin membebani Presiden Jokowi dengan berbagai keinginan soal kabinet yang akan dibentuk.

Baca Juga:

Selalu Ditanya Seputar Menteri, Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur

“Berkali-kali ditegaskan, kami menghormati apa pun sikap dan kebijakan yang diambil Presiden terkait pengisian jabatan menteri di kabinet. Kami tidak mau memberi kewajiban khusus bagi Presiden untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi," jelas Arteria.

Menurutnya, sampai saat ini Presiden belum menentukan nama-nama menterinya lantaran ada banyak pertimbangan dan kalkulasi politik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Sekarang saja memilih itu hal yang sulit. Banyak sekali putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk dihadirkan. Presiden harus berpikir ekstra, siapa saja yang harus dia pilih. Jadi kita hormati betul,” tutup Arteria Dahlan.(Knu)

Baca Juga:

Sandiaga Masuk Bursa Menteri Jokowi, Istana: Itu Namanya Isu

#Politisi PDIP #Anggota DPR #Kabinet Kerja #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Indonesia
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Aksi joget para anggota dewan menjadi respons positif karena merasa usaha yang ditampilkan timnya mendapatkan reaksi dari anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial
Pernyataan Rahayu Saraswati tentang pencari kerja, memicu polemik luas di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial
Bagikan