Harapan KPK Soal Calon Menteri Jokowi

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan nama-nama yang diduga pernah terlibat dalam perkara korupsi untuk tidak masuk kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.
“Harapannya sederhana saja khusus untuk beberapa pihak yang pernah atau diduga terkait perkara yang ditangani KPK itu perlu jadi perhatian bersama, meskipun kewenangan berada pada tangan presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).
Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II
Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini meyakini Jokowi tidak akan menunjuk orang-orang yang bermasalah. Menurut Febri, Jokowi bakal berkaca pada masa pemerintahan 2014-2019.
“Kami percaya Presiden Jokowi kan sudah menjabat selama 5 tahun ini, jadi punya pengalaman cukup panjang untuk menyaring pemimpin terbaik di level kementerian,” ujar dia.

Febri menyebut, sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Jokowi agar KPK menelusuri rekam jejak nama-nama calon kabinet kerja jilid II. Jokowi sendiri diketahui telah mengantongi nama calon para menteri di pemerintahan barunya.
Lembaga antirasuah dipastikan tidak akan ikut campur dalam pemilihan menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Juga: Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi
“Bahwa perlu mendapat informasi dari berbagai pihak dan insititusi itu jadi domain presiden yang harapannya dihasilkan menteri-menteri yang jauh lebih bisa punya orientasi melayani masyarakat,” tuturnya.
Febri enggan menanggapi informasi adanya nama menteri lama yang bermasalah kembali ditunjuk di kabinet kerja II. “Kami tidak dalam posisi itu karena kewenangan memilih menteri itu berada pada tangan presiden,” tandasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
