Harapan KPK Soal Calon Menteri Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 23 Agustus 2019
Harapan KPK Soal Calon Menteri Jokowi

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan nama-nama yang diduga pernah terlibat dalam perkara korupsi untuk tidak masuk kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.

“Harapannya sederhana saja khusus untuk beberapa pihak yang pernah atau diduga terkait perkara yang ditangani KPK itu perlu jadi perhatian bersama, meskipun kewenangan berada pada tangan presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).

Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II

Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini meyakini Jokowi tidak akan menunjuk orang-orang yang bermasalah. Menurut Febri, Jokowi bakal berkaca pada masa pemerintahan 2014-2019.

“Kami percaya Presiden Jokowi kan sudah menjabat selama 5 tahun ini, jadi punya pengalaman cukup panjang untuk menyaring pemimpin terbaik di level kementerian,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Agus Salim)
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA/Agus Salim

Febri menyebut, sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Jokowi agar KPK menelusuri rekam jejak nama-nama calon kabinet kerja jilid II. Jokowi sendiri diketahui telah mengantongi nama calon para menteri di pemerintahan barunya.

Lembaga antirasuah dipastikan tidak akan ikut campur dalam pemilihan menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Baca Juga: Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi

“Bahwa perlu mendapat informasi dari berbagai pihak dan insititusi itu jadi domain presiden yang harapannya dihasilkan menteri-menteri yang jauh lebih bisa punya orientasi melayani masyarakat,” tuturnya.

Febri enggan menanggapi informasi adanya nama menteri lama yang bermasalah kembali ditunjuk di kabinet kerja II. “Kami tidak dalam posisi itu karena kewenangan memilih menteri itu berada pada tangan presiden,” tandasnya. (Pon)

#Presiden Jokowi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Bagikan