Harapan KPK Soal Calon Menteri Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan nama-nama yang diduga pernah terlibat dalam perkara korupsi untuk tidak masuk kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.
“Harapannya sederhana saja khusus untuk beberapa pihak yang pernah atau diduga terkait perkara yang ditangani KPK itu perlu jadi perhatian bersama, meskipun kewenangan berada pada tangan presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).
Baca Juga: Jokowi Buka-bukaan Calon Menteri di Kabinet Kerja Jilid II
Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini meyakini Jokowi tidak akan menunjuk orang-orang yang bermasalah. Menurut Febri, Jokowi bakal berkaca pada masa pemerintahan 2014-2019.
“Kami percaya Presiden Jokowi kan sudah menjabat selama 5 tahun ini, jadi punya pengalaman cukup panjang untuk menyaring pemimpin terbaik di level kementerian,” ujar dia.
Febri menyebut, sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Jokowi agar KPK menelusuri rekam jejak nama-nama calon kabinet kerja jilid II. Jokowi sendiri diketahui telah mengantongi nama calon para menteri di pemerintahan barunya.
Lembaga antirasuah dipastikan tidak akan ikut campur dalam pemilihan menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Juga: Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi
“Bahwa perlu mendapat informasi dari berbagai pihak dan insititusi itu jadi domain presiden yang harapannya dihasilkan menteri-menteri yang jauh lebih bisa punya orientasi melayani masyarakat,” tuturnya.
Febri enggan menanggapi informasi adanya nama menteri lama yang bermasalah kembali ditunjuk di kabinet kerja II. “Kami tidak dalam posisi itu karena kewenangan memilih menteri itu berada pada tangan presiden,” tandasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern