Politisi PDIP Harap Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf Lebih Berwarna

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 09 Oktober 2019
 Politisi PDIP Harap Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf Lebih Berwarna

Anggota DPR yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI yang juga politisi PDIP Arteria Dahlan berharap komposisi menteri dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf lebih berwarna dari segi latar belakang politik dan keahlian.

Lebih lanjut, Arteria mengungkapkan para menteri pilihan presiden juga dituntut mampu mengeksekusi program-program dan ide Presiden Joko Widodo dan tentu saja, dari segi performa harus lebih baik dari kabinet sebelumnya.

Baca Juga:

Harapan KPK Soal Calon Menteri Jokowi

Arteria yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai komposisi menteri harus diisi sosok eksekutorial.

"Terakhir, Pak Presiden mensyaratkan ada beberapa menteri dari kaum milenial. Itu berarti Pak Presiden mengharapkan kabinet ini pelangi atau berwarna,” ujar Arteria kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Arteria Dahlan sarankan Presiden Jokowi pilih menteri dari pelbagai latar belakang politik dan keahlian
Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Menurut legislator Jawa Timur VI ini, bergabungnya kaum milenial ke dalam kabinet diharapkan mampu menguatkan kabinet bentukan Presiden terpilih.

“Presiden butuh orang-orang yang kompeten dan punya kapasitas. Calon menteri harus memahami betul dan mampu mengeksekusi program-program keinginan Presiden secara konkret,” jelas dja.

Sementara ketika ditanya soal mengakomodir partai oposisi, mantan Anggota Komisi III DPR RI ini menjawab, prinsipnya semua jadi hak prerogatif Presiden.

Bila Presiden ingin mengakomodir partai oposisi, tentu harus dihormati. PDI-Perjuangan sendiri, lanjut mantan advokat ini, tidak ingin membebani Presiden Jokowi dengan berbagai keinginan soal kabinet yang akan dibentuk.

Baca Juga:

Selalu Ditanya Seputar Menteri, Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur

“Berkali-kali ditegaskan, kami menghormati apa pun sikap dan kebijakan yang diambil Presiden terkait pengisian jabatan menteri di kabinet. Kami tidak mau memberi kewajiban khusus bagi Presiden untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi," jelas Arteria.

Menurutnya, sampai saat ini Presiden belum menentukan nama-nama menterinya lantaran ada banyak pertimbangan dan kalkulasi politik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Sekarang saja memilih itu hal yang sulit. Banyak sekali putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk dihadirkan. Presiden harus berpikir ekstra, siapa saja yang harus dia pilih. Jadi kita hormati betul,” tutup Arteria Dahlan.(Knu)

Baca Juga:

Sandiaga Masuk Bursa Menteri Jokowi, Istana: Itu Namanya Isu

#Politisi PDIP #Anggota DPR #Kabinet Kerja #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis
PDIP, kata Seno, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
 Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Bagikan