KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelusuri keterlibatan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 lainnya dalam kasus dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Penetapan Bupati Pati yang juga mantan anggota Komisi V DPR, Sudewo, sebagai tersangka disebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan dan mengusut kemungkinan peran anggota Komisi V DPR lainnya dalam proyek-proyek DJKA.

“Ini masih akan terus kami telusuri dan tentunya nanti dari Saudara SDW (Sudewo) ini kita juga bisa masuk apakah kemudian ada peran-peran dari anggota dewan lainnya dalam proyek-proyek di DJKA,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1).

Selain mendalami peran, KPK juga akan menelusuri dugaan aliran dana suap yang mengalir kepada anggota Komisi V DPR lainnya.

“Apakah juga ada dugaan aliran-aliran uang lainnya kepada para anggota dewan di Komisi V lainnya. Nah ini tentu masih akan terus kami telusuri, kami dalami,” tegas Budi.

Baca juga:

KPK Buka-bukaan Kesulitan Bongkar Kasus Bupati Pati Sudewo, Gara-Gara Ini!

Budi mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan dan putusan perkara dugaan suap proyek DJKA sebelumnya, terungkap sejumlah nama anggota dan pimpinan Komisi V DPR yang disebut terlibat. Total terdapat 19 nama yang diduga meminta dan mendapatkan proyek jalur kereta api.

Nama-nama tersebut antara lain Lasarus (PDIP), Ridwan Bae (Golkar), Hamka Baco Kady (Golkar), Sudewo (Gerindra), Novita Wijayanti (Gerindra), Sumail Abdullah (Gerindra).

Selanjutnya Ali Mufthi (Golkar), Ishak Mekki (Demokrat), Lasmi Indaryani (Demokrat), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (PKB), Sofyan Ali (PKB).

Kemudian Mochamad Herviano Widyatama (PDIP), Sukur H Nababan (PDIP), Sudjadi (PDIP), Sadarestuwati (PDIP), Sri Rahayu (PDIP), Sarce Bandaso Tandiasik (PDIP), Fadholi (NasDem), dan Sri Wahyuni (NasDem).

Baca juga:

KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo

KPK membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa para anggota DPR tersebut. Namun, Budi menegaskan bahwa pemanggilan saksi akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik.

“Pemanggilan setiap saksi dalam rangkaian proses penyidikan tentu nanti berdasarkan kebutuhan penyidik untuk didalami berdasarkan informasi atau bukti-bukti awal,” jelasnya.

Ia juga menyebut, fakta persidangan dan putusan pengadilan dapat menjadi bukti tambahan bagi KPK untuk mengembangkan perkara ini.

“Apakah kemudian fakta-fakta itu bisa menjadi bukti baru atau bukti tambahan untuk kemudian KPK melakukan pengembangan penyidikannya, itu nanti kita akan lihat perkembangannya,” ujar Budi.

Baca juga:

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan

Meski membuka ruang pengembangan kasus, KPK saat ini masih fokus melengkapi berkas perkara Sudewo. Sudewo diduga menerima aliran dana dari proyek-proyek pembangunan DJKA di sejumlah wilayah.

“Ada dugaan aliran uang dari proyek-proyek pembangunan di DJKA di sejumlah titik kepada Saudara SDW,” kata Budi.

Ia menegaskan, keterlibatan Sudewo telah terkonfirmasi dari keterangan saksi serta fakta persidangan terdakwa sebelumnya, sehingga KPK menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“Nanti kami akan sampaikan secara lengkap bagaimana peran Saudara SDW dalam pelaksanaan proyek-proyek di DJKA, dari proyek mana saja, serta berapa nilai dugaan aliran dananya,” pungkasnya. (Pon)