PKS Minta Heru Budi Teruskan Gelaran Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 02 Januari 2023
PKS Minta Heru Budi Teruskan Gelaran Formula E

Formula E. (FIA Formula E)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk meneruskan program baik di era Gubernur Anies Baswedan. Salah satunya ajang balap mobil Formula E.

Sebab Anies dinilai sukses menyelenggarakan kompetisi balap mobil listrik internasional tersebut pada 4 Juni 2022. Balapan bertajuk Jakarta E-Prix 2022 ini digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara.

Baca Juga:

PSI Minta Pj DKI 1 Desak JakPro Ungkap Keuangan Formula E

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengungkapkan, berdasarkan laporan panitia Jakarta E-Prix, Formula E telah menarik lebih dari 13,4 juta penonton di tanah air, dengan rincian 60.000 penonton menyaksikan acara di tribun, 1,2 juta penonton melalui kanal Youtube Formula E.

"Dan sisanya melalui siaran televisi dalam maupun luar negeri," kata Achmad Yani.

Angka tersebut adalah yang terbesar sejak Formula E pertama kali digelar pada 2014 lalu. Oleh karena itu, PKS meminta agar Pj Heru meneruskan penyelenggaraan Formula E di tahun 2023.

Baca Juga:

Teknologi Anyar pada Formula E Musim Balapan 2023

Disamping itu, INDEF menghitung ada keuntungan makro ekonomi Formula E yang mencapai lebih dari 2 T, dan keuntungan penyelenggaraan tahun 2022 hitungan sementara dari JakPro sebesar Rp 6 miliar.

"Karena selain keuntungan finansial dan makro ekonomi, citra bangsa juga terangkat olehnya. Dan pula nama kota Jakarta sudah masuk dalam list penyelenggara Formula E tahun 2023 yang dikeluarkan oleh FEO," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Uang Rp 90 Miliar di Kantor JakPro Terkait Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Bagikan