PKS Minta Heru Budi Teruskan Gelaran Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 02 Januari 2023
PKS Minta Heru Budi Teruskan Gelaran Formula E

Formula E. (FIA Formula E)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk meneruskan program baik di era Gubernur Anies Baswedan. Salah satunya ajang balap mobil Formula E.

Sebab Anies dinilai sukses menyelenggarakan kompetisi balap mobil listrik internasional tersebut pada 4 Juni 2022. Balapan bertajuk Jakarta E-Prix 2022 ini digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara.

Baca Juga:

PSI Minta Pj DKI 1 Desak JakPro Ungkap Keuangan Formula E

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengungkapkan, berdasarkan laporan panitia Jakarta E-Prix, Formula E telah menarik lebih dari 13,4 juta penonton di tanah air, dengan rincian 60.000 penonton menyaksikan acara di tribun, 1,2 juta penonton melalui kanal Youtube Formula E.

"Dan sisanya melalui siaran televisi dalam maupun luar negeri," kata Achmad Yani.

Angka tersebut adalah yang terbesar sejak Formula E pertama kali digelar pada 2014 lalu. Oleh karena itu, PKS meminta agar Pj Heru meneruskan penyelenggaraan Formula E di tahun 2023.

Baca Juga:

Teknologi Anyar pada Formula E Musim Balapan 2023

Disamping itu, INDEF menghitung ada keuntungan makro ekonomi Formula E yang mencapai lebih dari 2 T, dan keuntungan penyelenggaraan tahun 2022 hitungan sementara dari JakPro sebesar Rp 6 miliar.

"Karena selain keuntungan finansial dan makro ekonomi, citra bangsa juga terangkat olehnya. Dan pula nama kota Jakarta sudah masuk dalam list penyelenggara Formula E tahun 2023 yang dikeluarkan oleh FEO," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Uang Rp 90 Miliar di Kantor JakPro Terkait Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan