PKS Minta Heru Budi Teruskan Gelaran Formula E


Formula E. (FIA Formula E)
MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk meneruskan program baik di era Gubernur Anies Baswedan. Salah satunya ajang balap mobil Formula E.
Sebab Anies dinilai sukses menyelenggarakan kompetisi balap mobil listrik internasional tersebut pada 4 Juni 2022. Balapan bertajuk Jakarta E-Prix 2022 ini digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara.
Baca Juga:
Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengungkapkan, berdasarkan laporan panitia Jakarta E-Prix, Formula E telah menarik lebih dari 13,4 juta penonton di tanah air, dengan rincian 60.000 penonton menyaksikan acara di tribun, 1,2 juta penonton melalui kanal Youtube Formula E.
"Dan sisanya melalui siaran televisi dalam maupun luar negeri," kata Achmad Yani.
Angka tersebut adalah yang terbesar sejak Formula E pertama kali digelar pada 2014 lalu. Oleh karena itu, PKS meminta agar Pj Heru meneruskan penyelenggaraan Formula E di tahun 2023.
Baca Juga:
Disamping itu, INDEF menghitung ada keuntungan makro ekonomi Formula E yang mencapai lebih dari 2 T, dan keuntungan penyelenggaraan tahun 2022 hitungan sementara dari JakPro sebesar Rp 6 miliar.
"Karena selain keuntungan finansial dan makro ekonomi, citra bangsa juga terangkat olehnya. Dan pula nama kota Jakarta sudah masuk dalam list penyelenggara Formula E tahun 2023 yang dikeluarkan oleh FEO," paparnya. (Asp)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Uang Rp 90 Miliar di Kantor JakPro Terkait Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
