PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Desember 2022
PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan slogan DKI Jakarta dari "Jakarta Kota Berkolaborasi" menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, adanya kontroversi pergantian slogan karena lemahnya komunikasi yang dibangun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Pemprov DKI.

Baca Juga

Legislator PKS Sebut Slogan Baru DKI Jakarta Jelek

Menurutnya, bila komunikasi Pj Heru berjalan baik dipastikan perubahan slogan tersebut tidak akan ramai dan menimbulkan polemik di masyarakat.

Berkaca dari kasus tersebut, ia pun menyakini, Pj Heru tidak melakukan sosialisasi ihwal pergantian slogan. Sehingga, mengundang amarah publik.

"Nah justru itu,ini kan pertanda komunikasi tidak baik kalo komunikasi baik nggak mungkin orang lain protes, kan gitu loh," cetus Gembong di DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/12).

Maka dari itu, Sekretaris DPD Jakarta PDI Perjuangan ini meminta, Pj Heru untuk memperbaiki komunikasi, agar perjalanan membawa nahkoda Pemerintah DKI Jakarta berjalan mulus ke depannya.

"Saya menyampaikan bahwa komunikasi Balai Kota lemah komunikasi publiknya ini PR besar bagi pak Pj untuk memperbaiki komunikasi publik," ucapnya.

Baca Juga

PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik

Gembong berpandangan, dalam menjalani pemerintahan menjalin komunikasi sangat penting. Menurutnya, bila pejabat lemah akan komunikasi, diyakini bakal ditanggapi negatif oleh masyarakat.

"Mau positif atau negatif, positif ketika komunikasi publiknya gak baik akan jadi negatif itu catatan. Jadi PR nya pak Pj di sisi ini, tujuan ente bagus tapi karna komunikasi ente lemah maka jadinya tidak bagus sederhana toh," ucapnya.

"Tapi ketika taglinenya kurang baik ketika kita branding komunikasi baik akan jadi positif," sambungnya.

Tak hanya lemah komunikasi dengan publik, menurut Gembong, kurang baik juga komunikasi antar Pj Heru Budi dengan bawahannya. Salah satu contoh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Mestinya, lanjut dia, adanya perubahan kebijakan ini bisa disosialisasikan oleh Diskominfotik. Dinas yang bekerja menyebarkan informasi Pemprov DKI Jakarta.

"Dari teman-teman aja enggak (tahu perubahan slogan) apalagi orang lain. Kan sederhana sebelum itu melempar sesuatu harusnya dikomunikasikan dulu, minimal ke teman-teman media. Supaya teman-teman bisa menyuarakan kebijakan pemprov pada publik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Bank DKI Gaet RS Pelni untuk Kerja Sama Perluas Layanan Perbankan

#DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 36 menit lalu
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Indonesia
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Program ini terbukti sukses membuat Lansia sehat, mandiri, dan produktif, bahkan 1.624 peserta baru lulus pelatihan literasi digital
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Bagikan