PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Desember 2022
PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan slogan DKI Jakarta dari "Jakarta Kota Berkolaborasi" menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, adanya kontroversi pergantian slogan karena lemahnya komunikasi yang dibangun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Pemprov DKI.

Baca Juga

Legislator PKS Sebut Slogan Baru DKI Jakarta Jelek

Menurutnya, bila komunikasi Pj Heru berjalan baik dipastikan perubahan slogan tersebut tidak akan ramai dan menimbulkan polemik di masyarakat.

Berkaca dari kasus tersebut, ia pun menyakini, Pj Heru tidak melakukan sosialisasi ihwal pergantian slogan. Sehingga, mengundang amarah publik.

"Nah justru itu,ini kan pertanda komunikasi tidak baik kalo komunikasi baik nggak mungkin orang lain protes, kan gitu loh," cetus Gembong di DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/12).

Maka dari itu, Sekretaris DPD Jakarta PDI Perjuangan ini meminta, Pj Heru untuk memperbaiki komunikasi, agar perjalanan membawa nahkoda Pemerintah DKI Jakarta berjalan mulus ke depannya.

"Saya menyampaikan bahwa komunikasi Balai Kota lemah komunikasi publiknya ini PR besar bagi pak Pj untuk memperbaiki komunikasi publik," ucapnya.

Baca Juga

PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik

Gembong berpandangan, dalam menjalani pemerintahan menjalin komunikasi sangat penting. Menurutnya, bila pejabat lemah akan komunikasi, diyakini bakal ditanggapi negatif oleh masyarakat.

"Mau positif atau negatif, positif ketika komunikasi publiknya gak baik akan jadi negatif itu catatan. Jadi PR nya pak Pj di sisi ini, tujuan ente bagus tapi karna komunikasi ente lemah maka jadinya tidak bagus sederhana toh," ucapnya.

"Tapi ketika taglinenya kurang baik ketika kita branding komunikasi baik akan jadi positif," sambungnya.

Tak hanya lemah komunikasi dengan publik, menurut Gembong, kurang baik juga komunikasi antar Pj Heru Budi dengan bawahannya. Salah satu contoh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Mestinya, lanjut dia, adanya perubahan kebijakan ini bisa disosialisasikan oleh Diskominfotik. Dinas yang bekerja menyebarkan informasi Pemprov DKI Jakarta.

"Dari teman-teman aja enggak (tahu perubahan slogan) apalagi orang lain. Kan sederhana sebelum itu melempar sesuatu harusnya dikomunikasikan dulu, minimal ke teman-teman media. Supaya teman-teman bisa menyuarakan kebijakan pemprov pada publik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Bank DKI Gaet RS Pelni untuk Kerja Sama Perluas Layanan Perbankan

#DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Rencana Induk SJUT juga dapat meminimalisasi risiko kecelakaan akibat pemasangan utilitas tidak tertata.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan