PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan


Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Perubahan slogan DKI Jakarta dari "Jakarta Kota Berkolaborasi" menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, adanya kontroversi pergantian slogan karena lemahnya komunikasi yang dibangun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Pemprov DKI.
Baca Juga
Menurutnya, bila komunikasi Pj Heru berjalan baik dipastikan perubahan slogan tersebut tidak akan ramai dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Berkaca dari kasus tersebut, ia pun menyakini, Pj Heru tidak melakukan sosialisasi ihwal pergantian slogan. Sehingga, mengundang amarah publik.
"Nah justru itu,ini kan pertanda komunikasi tidak baik kalo komunikasi baik nggak mungkin orang lain protes, kan gitu loh," cetus Gembong di DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/12).
Maka dari itu, Sekretaris DPD Jakarta PDI Perjuangan ini meminta, Pj Heru untuk memperbaiki komunikasi, agar perjalanan membawa nahkoda Pemerintah DKI Jakarta berjalan mulus ke depannya.
"Saya menyampaikan bahwa komunikasi Balai Kota lemah komunikasi publiknya ini PR besar bagi pak Pj untuk memperbaiki komunikasi publik," ucapnya.
Baca Juga
PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik
Gembong berpandangan, dalam menjalani pemerintahan menjalin komunikasi sangat penting. Menurutnya, bila pejabat lemah akan komunikasi, diyakini bakal ditanggapi negatif oleh masyarakat.
"Mau positif atau negatif, positif ketika komunikasi publiknya gak baik akan jadi negatif itu catatan. Jadi PR nya pak Pj di sisi ini, tujuan ente bagus tapi karna komunikasi ente lemah maka jadinya tidak bagus sederhana toh," ucapnya.
"Tapi ketika taglinenya kurang baik ketika kita branding komunikasi baik akan jadi positif," sambungnya.
Tak hanya lemah komunikasi dengan publik, menurut Gembong, kurang baik juga komunikasi antar Pj Heru Budi dengan bawahannya. Salah satu contoh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Mestinya, lanjut dia, adanya perubahan kebijakan ini bisa disosialisasikan oleh Diskominfotik. Dinas yang bekerja menyebarkan informasi Pemprov DKI Jakarta.
"Dari teman-teman aja enggak (tahu perubahan slogan) apalagi orang lain. Kan sederhana sebelum itu melempar sesuatu harusnya dikomunikasikan dulu, minimal ke teman-teman media. Supaya teman-teman bisa menyuarakan kebijakan pemprov pada publik," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Bank DKI Gaet RS Pelni untuk Kerja Sama Perluas Layanan Perbankan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
