PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Desember 2022
PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan slogan DKI Jakarta dari "Jakarta Kota Berkolaborasi" menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, adanya kontroversi pergantian slogan karena lemahnya komunikasi yang dibangun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Pemprov DKI.

Baca Juga

Legislator PKS Sebut Slogan Baru DKI Jakarta Jelek

Menurutnya, bila komunikasi Pj Heru berjalan baik dipastikan perubahan slogan tersebut tidak akan ramai dan menimbulkan polemik di masyarakat.

Berkaca dari kasus tersebut, ia pun menyakini, Pj Heru tidak melakukan sosialisasi ihwal pergantian slogan. Sehingga, mengundang amarah publik.

"Nah justru itu,ini kan pertanda komunikasi tidak baik kalo komunikasi baik nggak mungkin orang lain protes, kan gitu loh," cetus Gembong di DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/12).

Maka dari itu, Sekretaris DPD Jakarta PDI Perjuangan ini meminta, Pj Heru untuk memperbaiki komunikasi, agar perjalanan membawa nahkoda Pemerintah DKI Jakarta berjalan mulus ke depannya.

"Saya menyampaikan bahwa komunikasi Balai Kota lemah komunikasi publiknya ini PR besar bagi pak Pj untuk memperbaiki komunikasi publik," ucapnya.

Baca Juga

PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik

Gembong berpandangan, dalam menjalani pemerintahan menjalin komunikasi sangat penting. Menurutnya, bila pejabat lemah akan komunikasi, diyakini bakal ditanggapi negatif oleh masyarakat.

"Mau positif atau negatif, positif ketika komunikasi publiknya gak baik akan jadi negatif itu catatan. Jadi PR nya pak Pj di sisi ini, tujuan ente bagus tapi karna komunikasi ente lemah maka jadinya tidak bagus sederhana toh," ucapnya.

"Tapi ketika taglinenya kurang baik ketika kita branding komunikasi baik akan jadi positif," sambungnya.

Tak hanya lemah komunikasi dengan publik, menurut Gembong, kurang baik juga komunikasi antar Pj Heru Budi dengan bawahannya. Salah satu contoh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Mestinya, lanjut dia, adanya perubahan kebijakan ini bisa disosialisasikan oleh Diskominfotik. Dinas yang bekerja menyebarkan informasi Pemprov DKI Jakarta.

"Dari teman-teman aja enggak (tahu perubahan slogan) apalagi orang lain. Kan sederhana sebelum itu melempar sesuatu harusnya dikomunikasikan dulu, minimal ke teman-teman media. Supaya teman-teman bisa menyuarakan kebijakan pemprov pada publik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Bank DKI Gaet RS Pelni untuk Kerja Sama Perluas Layanan Perbankan

#DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan