PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 Desember 2022
PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Pj DKI 1 Terkait Perubahan Slogan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Perubahan slogan DKI Jakarta dari "Jakarta Kota Berkolaborasi" menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, adanya kontroversi pergantian slogan karena lemahnya komunikasi yang dibangun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Pemprov DKI.

Baca Juga

Legislator PKS Sebut Slogan Baru DKI Jakarta Jelek

Menurutnya, bila komunikasi Pj Heru berjalan baik dipastikan perubahan slogan tersebut tidak akan ramai dan menimbulkan polemik di masyarakat.

Berkaca dari kasus tersebut, ia pun menyakini, Pj Heru tidak melakukan sosialisasi ihwal pergantian slogan. Sehingga, mengundang amarah publik.

"Nah justru itu,ini kan pertanda komunikasi tidak baik kalo komunikasi baik nggak mungkin orang lain protes, kan gitu loh," cetus Gembong di DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/12).

Maka dari itu, Sekretaris DPD Jakarta PDI Perjuangan ini meminta, Pj Heru untuk memperbaiki komunikasi, agar perjalanan membawa nahkoda Pemerintah DKI Jakarta berjalan mulus ke depannya.

"Saya menyampaikan bahwa komunikasi Balai Kota lemah komunikasi publiknya ini PR besar bagi pak Pj untuk memperbaiki komunikasi publik," ucapnya.

Baca Juga

PKS Minta Seleksi Sekda DKI Jangan Ada Campur Tangan Politik

Gembong berpandangan, dalam menjalani pemerintahan menjalin komunikasi sangat penting. Menurutnya, bila pejabat lemah akan komunikasi, diyakini bakal ditanggapi negatif oleh masyarakat.

"Mau positif atau negatif, positif ketika komunikasi publiknya gak baik akan jadi negatif itu catatan. Jadi PR nya pak Pj di sisi ini, tujuan ente bagus tapi karna komunikasi ente lemah maka jadinya tidak bagus sederhana toh," ucapnya.

"Tapi ketika taglinenya kurang baik ketika kita branding komunikasi baik akan jadi positif," sambungnya.

Tak hanya lemah komunikasi dengan publik, menurut Gembong, kurang baik juga komunikasi antar Pj Heru Budi dengan bawahannya. Salah satu contoh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Mestinya, lanjut dia, adanya perubahan kebijakan ini bisa disosialisasikan oleh Diskominfotik. Dinas yang bekerja menyebarkan informasi Pemprov DKI Jakarta.

"Dari teman-teman aja enggak (tahu perubahan slogan) apalagi orang lain. Kan sederhana sebelum itu melempar sesuatu harusnya dikomunikasikan dulu, minimal ke teman-teman media. Supaya teman-teman bisa menyuarakan kebijakan pemprov pada publik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Bank DKI Gaet RS Pelni untuk Kerja Sama Perluas Layanan Perbankan

#DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 32 menit lalu
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan