Lukas Enembe Menolak Diperiksa Sebagai Tersangka


Lukas Enembe duduk di kursi roda dikawal petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/1). ANTARA FOTO/Reno Esnir
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan suap.
Namun, politikus Partai Demokrat itu menolak menjalani pemeriksaan dengan alasan masih dalam kondisi sakit.
Baca Juga:
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Lukas Enembe
"Yang bersangkutan menyatakan belum siap diperiksa karena merasa masih dalam kondisi sakit," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Saat tiba gedung KPK, Lukas Enembe terlihat duduk di kursi roda. Dia juga mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol.
Seharusnya, tim penyidik KPK memeriksa Lukas dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun, tim penyidik KPK hanya memberi penjelasan terkait hak-haknya sebagai tersangka.
"Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik antara lain menjelaskan terkait hak hukumnya sebagai tersangka," ujar Ali.
Ali mengatakan, tim penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe. Sebab, berdasarkan hasil perawatan medis RSPAD Gatot Soebroto, Lukas kondisinya stabil, sehingga mampu menjalani pemeriksaan.
Oleh karena itu, lembaga antirasuah akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Lukas.
"Agenda pemeriksaan lanjutan berikutnya akan kembali dijadwalkan," ujar Ali. (Pon)
Baca Juga:
Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

5 Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang Perlu Direvisi, Pakar UNM Ungkap Risiko Kriminalisasi dan Kehilangan Kepercayaan Publik
