Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen

Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: PT KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha menilai, terdapat indikasi kuat adanya dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia menegaskan, apabila benar pernyataan Mahfud MD bahwa biaya proyek tersebut membengkak hingga tiga kali lipat dari harga normal, maka hal itu menjadi sinyal serius adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Apabila apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu benar, maka kenaikan biaya hingga tiga kali lipat merupakan indikasi kuat terjadinya korupsi. Kemahalan tersebut tentu menimbulkan kerugian negara karena membuat beban pembayaran menjadi sangat tinggi,” ujar Praswad dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Menurutnya, hingga kini pemerintah masih kesulitan mencari skema untuk menutup kerugian akibat proyek tersebut. Padahal, di sisi lain, pemerintah tengah berupaya mengefisienkan belanja negara untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Baca juga:

Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh

Kondisi ini, kata Praswad, menunjukkan adanya ketimpangan dalam kebijakan fiskal yang justru terbebani oleh proyek yang dinilai tidak efisien tersebut.

Lebih lanjut, Praswad menilai bahwa modus dugaan korupsi dalam proyek KCJB bukanlah hal yang baru. Ia menilai praktik mark up harga—yang diduga terjadi dalam proyek ini—merupakan pola lama yang sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Kasus ini bukan sesuatu yang istimewa jika dilihat dari kacamata modus operandi. Indikasinya kuat berupa mark up, salah satu modus klasik dalam proyek pengadaan. KPK hanya perlu menelusuri siapa yang menyetujui nilai pengadaan hingga membuat negara membayar lebih mahal,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelidik KPK sebenarnya tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk mengungkap kasus ini, asalkan proses penyelidikannya dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh

“Saya percaya penyelidik dan penyidik KPK bisa menuntaskan kasus ini secara optimal, asal proses hukum dijalankan secara independen,” tegasnya.

Lebih jauh, Praswad menyoroti pentingnya independensi KPK dalam menangani kasus ini. Ia mengingatkan, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek ambisius dari pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum dinilainya sangat besar.

“Independensi menjadi kata kunci dalam penanganan kasus yang melibatkan kekuasaan. Karena proyek ini merupakan ambisi Presiden sebelumnya, potensi intervensi politik sangat besar. KPK harus benar-benar menjaga independensinya,” ujarnya.

Praswad menegaskan, penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek KCJB akan menjadi ujian penting bagi KPK. Publik, kata dia, akan menilai sejauh mana lembaga antirasuah tersebut mampu bertindak profesional dan bebas dari tekanan politik dalam menegakkan hukum.

“Ini akan menjadi ujian independensi KPK. Publik akan melihat apakah KPK masih bisa bekerja sungguh-sungguh tanpa pengaruh politik dalam menegakkan hukum,” tutupnya. (Pon)

#Whoosh #Dugaan Korupsi #KPK #Kasus Korupsi #Kereta Cepat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Korupsi Chromebook, Nadiem Makariem Terima Rp 809 Miliar
Selain Nadiem, jaksa menyebut pengadaan tersebut turut memperkaya sejumlah pihak lain, baik individu maupun korporasi.
Dwi Astarini - 1 jam, 30 menit lalu
Korupsi Chromebook, Nadiem Makariem Terima Rp 809 Miliar
Indonesia
3 Eks Anak Buah Nadiem Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun di Kasus Korupsi Chromebook
Kerugian negara berasal dari 2 komponen utama, harga pengadaan laptop Chromebook yang kemahalan Rp 1,56 triliun dan Chrome Device Management dengan nilai setara Rp 621,38 miliar.
Dwi Astarini - 1 jam, 48 menit lalu
3 Eks Anak Buah Nadiem Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun di Kasus Korupsi Chromebook
Indonesia
Sidang Perdana Chromebook Ditunda, Nadiem Sakit
Penundaan dilakukan karena Nadiem masih dibantarkan (penangguhan masa penahanan) karena sakit.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Sidang Perdana Chromebook Ditunda, Nadiem Sakit
Indonesia
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
KPK memulai penyidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Nadiem Makarim Disidang Hari ini, Agendanya Pembacaan Dakwaan Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook yang Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun
Jaksa diagendakan akan membacakan surat dakwaan untuk tiga terdakwa lainnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Nadiem Makarim Disidang Hari ini, Agendanya Pembacaan Dakwaan Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook yang Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun
Indonesia
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Hal itu terkait adanya dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Wakilnya Masuk RS Setelah Jadi Tersangka, Walkot Farhan Mau Besuk Tunggu Izin Kejari
Kepada media, Wali Kota Bandung Farhan mengaku terakhir kali bertemu ketika Erwin hendak berangkat umrah beberapa pekan lalu.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 Desember 2025
Wakilnya Masuk RS Setelah Jadi Tersangka, Walkot Farhan Mau Besuk Tunggu Izin Kejari
Indonesia
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK mengungkap total aliran dana Rp 5,75 miliar yang diduga diterima Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dari fee proyek dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Bagikan