Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen

Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: PT KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha menilai, terdapat indikasi kuat adanya dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Ia menegaskan, apabila benar pernyataan Mahfud MD bahwa biaya proyek tersebut membengkak hingga tiga kali lipat dari harga normal, maka hal itu menjadi sinyal serius adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Apabila apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu benar, maka kenaikan biaya hingga tiga kali lipat merupakan indikasi kuat terjadinya korupsi. Kemahalan tersebut tentu menimbulkan kerugian negara karena membuat beban pembayaran menjadi sangat tinggi,” ujar Praswad dalam keterangannya, Jumat (31/10).

Menurutnya, hingga kini pemerintah masih kesulitan mencari skema untuk menutup kerugian akibat proyek tersebut. Padahal, di sisi lain, pemerintah tengah berupaya mengefisienkan belanja negara untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Baca juga:

Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh

Kondisi ini, kata Praswad, menunjukkan adanya ketimpangan dalam kebijakan fiskal yang justru terbebani oleh proyek yang dinilai tidak efisien tersebut.

Lebih lanjut, Praswad menilai bahwa modus dugaan korupsi dalam proyek KCJB bukanlah hal yang baru. Ia menilai praktik mark up harga—yang diduga terjadi dalam proyek ini—merupakan pola lama yang sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Kasus ini bukan sesuatu yang istimewa jika dilihat dari kacamata modus operandi. Indikasinya kuat berupa mark up, salah satu modus klasik dalam proyek pengadaan. KPK hanya perlu menelusuri siapa yang menyetujui nilai pengadaan hingga membuat negara membayar lebih mahal,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelidik KPK sebenarnya tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk mengungkap kasus ini, asalkan proses penyelidikannya dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Anak Buah Putar Otak Tangani dan Hitung Detail Utang Jumbo Whoosh

“Saya percaya penyelidik dan penyidik KPK bisa menuntaskan kasus ini secara optimal, asal proses hukum dijalankan secara independen,” tegasnya.

Lebih jauh, Praswad menyoroti pentingnya independensi KPK dalam menangani kasus ini. Ia mengingatkan, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek ambisius dari pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum dinilainya sangat besar.

“Independensi menjadi kata kunci dalam penanganan kasus yang melibatkan kekuasaan. Karena proyek ini merupakan ambisi Presiden sebelumnya, potensi intervensi politik sangat besar. KPK harus benar-benar menjaga independensinya,” ujarnya.

Praswad menegaskan, penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek KCJB akan menjadi ujian penting bagi KPK. Publik, kata dia, akan menilai sejauh mana lembaga antirasuah tersebut mampu bertindak profesional dan bebas dari tekanan politik dalam menegakkan hukum.

“Ini akan menjadi ujian independensi KPK. Publik akan melihat apakah KPK masih bisa bekerja sungguh-sungguh tanpa pengaruh politik dalam menegakkan hukum,” tutupnya. (Pon)

#Whoosh #Dugaan Korupsi #KPK #Kasus Korupsi #Kereta Cepat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sisir Dugaan Suap Eksekusi Lahan Tapos dari Vonis PN Depok Hingga MA
KPK dalami dugaan suap eksekusi lahan PN Depok, menelusuri proses sidang dari tingkat pertama hingga putusan inkracht MA
Wisnu Cipto - Sabtu, 07 Februari 2026
KPK Sisir Dugaan Suap Eksekusi Lahan Tapos dari Vonis PN Depok Hingga MA
Indonesia
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
KPK menetapkan lima tersangka kasus suap sengketa lahan PT Karabha Digdaya di Depok, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Depok.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
Indonesia
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
KPK menangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT, yang digelar Kamis (5/2). Sebanyak 7 orang diamankan dalam OTT ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
Indonesia
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
KPK menggelar OTT di Depok terkait dugaan suap sengketa lahan di PN Depok. Ketua dan wakil ketua PN Depok serta direktur PT Karabha Digdaya ikut diamankan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
Berita Foto
KPK Tahan Tersangka OTT Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Orlando Hamongan dan Rizal Fadillah memakai rompi tahanan
Didik Setiawan - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tahan Tersangka OTT Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Indonesia
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oknum diduga menerima jatah Rp 7 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN
KPK memeriksa eks Menteri BUMN, Rini Soemarno. Hal itu terkait dugaan korupsi jual beli gas PGN.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN
Indonesia
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Tindakan KPK tersebut sebagai bukti komitmen dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di sektor perpajakan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
Indonesia
Tersangka Bos Blueray Cargo John Field Lolos Saat Diciduk, KPK Ajukan Cekal
KPK meminta pemilik PT Blueray Cargo John Field menyerahkan diri setelah ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Bea Cukai.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Tersangka Bos Blueray Cargo John Field Lolos Saat Diciduk, KPK Ajukan Cekal
Indonesia
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
Bagikan