KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Lukas Enembe


Lukas Enembe duduk di kursi roda dikawal petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/1). ANTARA FOTO/Reno Esnir
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah lima orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua untuk bepergian ke luar negeri.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya adalah Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
Baca Juga
Wapres Ma'ruf Amin Tanggapi Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK
"Maka KPK melakukan tindakan cegah bepergian ke luar negeri terhadap lima orang," kaata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (13/1).
Berdasarkan informasi kelima orang itu yakni, Yulce Wenda, istri Lukas Enembe, Lusi Kusuma Dewi, Ibu RT, Dommy Yamamoto, swasta, Jimmy Yamamoto, swasta Gibbrael Isaak, Direktur PT Rio De Gabriello/Round de Globe.
Kelimanya dicegah keluar negeri selama enam bulan ke depan. Upaya pencegahan dilakukan karena mereka diduga mengetahui kasus ini, sehingga penyidik dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan.
"Salah satu upaya agar pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara ini dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik," kata Ali.
Baca Juga
KPK telah menahan Lukas Enembe selama 20 hari pertama terhitung sejak 11 Januari sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Lukas menjadi tersangka lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
Orang nomor satu di bumi Cendrawasih itu juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp 10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
