Legislator PKS Cecar Kabaharkam di Rapat Komisi III: Ada Strategi Jamin Netralitas?
Zulfikar Sy - Rabu, 15 November 2023
Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
MerahPutih.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan soal komitmen Polri untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
Para legislator menanyakan langsung netralitas Korps Bhayangkara dalam rapat Komisi III bersama Kabaharkam Komjen (Pol) Fadil Imran, Rabu (15/11).
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan soal adakah strategi khusus dari Polri untuk menjamin seluruh polisi bersikap netral.
Baca Juga:
Kata Kabaharkam Polri di Tengah Isu Netralitas Polri yang Jadi Sorotan
Menurut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat penting untuk memastikan personel Polri tidak terlibat politik praktis di Pilpres 2024.
“Bagaimana langkah untuk menguasai aturan-aturan internal kepolisian tersebut? Apakah ada strategi khusus yang diambil Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah ini penting,” kata Aboe.
Lebih lanjut Aboe menuturkan, jaminan dari Polri sangat penting meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Telegram (ST) pada Oktober 2023.
Karena berkaca pada Pemilu 2019, mantan KSAD Jenderal Andika Perkasa pernah mendapatkan tekanan untuk tidak netral.
“Mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa beliau pada saat 2019, saat menjadi sebagai KASAD juga mendapatkan tekanan tertentu,” tutur Aboe.
Baca Juga:
DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024
Aboe lantas mengonfirmasi kepada Fadil Imran apakah Listyo mengalami tekanan serupa seperti yang dialami Andika Perkasa.
“Kalau boleh tahu Bapak Kapolri mengalami hal yang serupa gak? Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Pimpinan Komisi III Respons Positif Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
2 Oknum Polisi Polda Jateng Dipecat, Janjikan Korban Diterima Akpol hingga Rugikan Rp 2,65 Miliar
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Demi Rakyat, Menhan Sjafrie Minta TNI dan Polri Tetap Kompak
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Presiden Prabowo Sebut Negara Lain Bingung Polisi Indonesia Ikut Urus Persoalan Pangan
Tak Ada Toleransi, Polri Kembangkan Sistem Deteksi Dini LGBT untuk Seleksi Calon Polisi
Mencengangkan! Polri Ungkap Ada 228 Kampung Narkoba Tersebar di Seluruh Indonesia
