Pimpinan Komisi III Respons Positif Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K
MerahPutih.com - Pimpinan Komisi III DPR RI meyambut positif usulan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri menyongsong kontestasi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menyatakan, panja itu bisa saja dibentuk.
Baca Juga:
"Bisa aja (dibentuk Panja Netralitas Polri),” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
Komisi I DPR sebelumnya telah lebih dahulu membentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024.
“Kalau TNI mencakup pengamanan republik ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan," ujarnya.
Baca Juga:
Ada Konser Coldplay di GBK, TransJakarta Perpanjang Jam Operasional
Sahroni mengatakan, Polri menjadi komponen yang berhubungan langsung dengan pengamanan pemilu. Karena itu, menurutnya, pembentukan panja tergantung bagaimana kesiapan Polri menghadapi pemilu 2024.
"Nanti kita akan tanyakan lagi bagaimana kesiapan kesigapan dari Polri untuk pada hal-hal penyelenggaraan pemilu 2024," tutup Sahroni. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

SETARA Institute: Komisi Reformasi Kepolisian Harus Jadi Instrumen Transformasi, Bukan Sekadar Simbolis

Mensesneg Susun Formasi Tim Komite Reformasi Polri, Bakal Segera Bekerja

Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!

DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung

Disebut Calon Terkuat Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Komjen Suyudi Malah Pilih Fokus Bekerja

Setelah Penangkapan para Perusuh, Polda Metro Bantah Rumor Incar para Pendemo untuk Dipidana

Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
