Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 15 November 2023
Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Wakil Ketua MKD DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Foto: dpr.go.id.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri menyongsong kontestasi Pemilu 2024.

Usulan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Baca Juga:

9 Arahan Kapolri ke Anggotanya Terkait Netralitas Polri di Pemilu 2024

Trimedya menjelaskan, pembentukan panja itu bertujuan agar Polri bersikap netral di pesta demokrasi nanti.

"Saya kira komisi III juga, kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Wuryanto), kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya.

Dalam kesempatan itu, Trimedya juga mengusulkan Bambang "Pacul" Wuryanto menjadi Ketua Panja netraliras Polri.

"Saya mengusulkan, ketua (Komisi III DPR) jadi ketua (panjanya)," ujarnya.

Baca Juga:

Utut Adianto PDIP Jadi Ketua Panja Netralitas TNI

Lebih lanjut ia mengungkapkan alasan mengusulkan pembentukan panja. Menurutnya, personel Polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol).

Misalnya yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Ia menduga adanya keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Saya tanya orang di 4 kabupaten itu dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang yang ada 3 model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya (PSI) tidak ada sampai bawah," ujarnya.

"Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu," sambung dia. (Pon)

Baca Juga:

Di Hadapan Komisi I DPR, Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

#DPR RI #PDIP #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - 1 jam, 15 menit lalu
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - 2 jam, 13 menit lalu
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Laga besar tersaji ketika Arema FC menjamu Persib Bandung di pekan keenam Super League 2025/2026. Senin (22/9).
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Arema FC Vs Persib Bandung, 1.700 Personel Dikerahkan, Pengamanan Dibagi ke Dalam 4 Ring Antisipasi Kerawanan
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
SETARA Institute: Komisi Reformasi Kepolisian Harus Jadi Instrumen Transformasi, Bukan Sekadar Simbolis
Polri berisiko jadi sumber regresi demokrasi jika KRK tak progresif.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
SETARA Institute: Komisi Reformasi Kepolisian Harus Jadi Instrumen Transformasi, Bukan Sekadar Simbolis
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Bagikan