Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Muhammad Reza.

Abdullah menilai tindakan penganiayaan tersebut tidak hanya mencederai nilai kemanusiaan, tetapi juga merusak semangat pelayanan publik, terutama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Tindak kekerasan dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan, apalagi dilakukan oleh pejabat publik terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya,” tegas Abdullah, Jumat (31/10).

Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera bertindak tegas dan memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun, termasuk pejabat daerah.

“Saya mendesak pihak kepolisian untuk menindak tegas dan memproses hukum pelaku penganiayaan ini. Jabatan publik tidak memberi hak istimewa untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain,” ujarnya.

Baca juga:

Wakil Bupati Pidie Jaya Diduga Lakukan Kekeraan ke Pegawai Dapur MBG, BGN Tempuh Jalur Hukum

BGN Laporkan Wakil Bupati Pidie Jaya atas Dugaan Penganiayaan Petugas Program MBG

Wabup Pidie Jaya Hasan Basri Minta Maaf Usai Diduga 'Gampar' Kepala SPPG Program MBG

Abdullah menekankan bahwa kepala daerah seharusnya menjadi contoh dalam mendukung program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah bagian penting dari upaya negara memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup. Kepala daerah seharusnya mendukung penuh, bukan justru menghambat, apalagi melakukan kekerasan terhadap petugas pelaksananya,” tutur Abdullah.

Ia berharap kejadian ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang berkeadaban dan berkeadilan, serta menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan pemerintahan. (Pon)