Khawatirkan Ancaman Social E-Commerce, DPR: Jangan Sampai Pasar Tanah Abang Tutup

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 22 September 2023
Khawatirkan Ancaman Social E-Commerce, DPR: Jangan Sampai Pasar Tanah Abang Tutup

Suasana pasar Tanah Abang pada Selasa (19/09/2023). (ANTARA/Donny Aditra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pedagang di sejumlah pasar seperti Tanah Abang akhir-akhir ini mengeluhkan sepinya dagangan mereka karena pembeli lebih memilih berbelanja melalui pasar digital.

Bahkan, pedagang Tanah Abang mendesak untuk menutup TikTok Shop sebagai social e-commerce yang dianggap telah menggerus bisnis mereka di pasar fisik.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah melakukan edukasi kepada pedagang agar dapat memanfaatkan teknologi untuk lebih berkreasi dalam pemasaran produk.

Baca Juga:

Meski Tutup Toko karena Sepi Pembeli, Pedagang Pasar Tanah Abang Tetap Diminta Iuran

Pemanfaatan teknologi agar pedagang tidak hanya bisa memasarkan produknya di pasar tradisional.

"Jangan sampai pasar legendaris Tanah Abang ini tutup karena kalah bersaing," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/9).

Misbakhun menambahkan, adanya persaingan dagang antara pasar tradisional dan digital saat ini harus diatur dalam regulasi.

Pemerintah, menurutnya, harus memberi perhatian lebih pada fenomena yang terjadi pada pedagang Pasar Tanah Abang yang mulai sepi pembeli karena gempuran perdagangan di pasar digital.

"Keluhan-keluhan mereka harus menjadi perhatian pemerintah, karena pedagang Tanah Abang ini mempunyai sistem distribusi ke seluruh pelosok," jelas dia.

Baca Juga:

Kunjungi Blok G Tanah Abang, Fraksi PDIP Ajak Warga Kembali Belanja di Pasar

Dia melanjutkan, jika persoalan tersebut dibiarkan, maka dampaknya akan tertuju kepada banyak orang.

"Mereka (pedagang) menghidupi industri, menghidupi mata rantai perdagangan, dan mempekerjakan banyak ribuan pegawai, buruh dan sebagainya. Sehingga mereka perlu dijaga eksistensinya, dan pemerintah harus turun tangan segera melalui program edukasi melalui program bantuan apa pun yang sifatnya itu menjadi solusi dan menjadi jalan keluar," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini. (Knu)

Baca Juga:

IKAPPI Bongkar Biang Kerok Sepinya Pasar Tanah Abang

#DPR RI #Pasar Tanah Abang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Perlu pendalaman terkait dengan sistem manajemen kolektif yang selama ini menjadi sorotan dalam tata kelola royalti di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Indonesia
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Komisi III DPR mendorong pembentukan TGPF untuk mengusut kasus penemuan kerangka Farhan dan Reno di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Bagikan