Khawatirkan Ancaman Social E-Commerce, DPR: Jangan Sampai Pasar Tanah Abang Tutup

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 22 September 2023
Khawatirkan Ancaman Social E-Commerce, DPR: Jangan Sampai Pasar Tanah Abang Tutup

Suasana pasar Tanah Abang pada Selasa (19/09/2023). (ANTARA/Donny Aditra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pedagang di sejumlah pasar seperti Tanah Abang akhir-akhir ini mengeluhkan sepinya dagangan mereka karena pembeli lebih memilih berbelanja melalui pasar digital.

Bahkan, pedagang Tanah Abang mendesak untuk menutup TikTok Shop sebagai social e-commerce yang dianggap telah menggerus bisnis mereka di pasar fisik.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah melakukan edukasi kepada pedagang agar dapat memanfaatkan teknologi untuk lebih berkreasi dalam pemasaran produk.

Baca Juga:

Meski Tutup Toko karena Sepi Pembeli, Pedagang Pasar Tanah Abang Tetap Diminta Iuran

Pemanfaatan teknologi agar pedagang tidak hanya bisa memasarkan produknya di pasar tradisional.

"Jangan sampai pasar legendaris Tanah Abang ini tutup karena kalah bersaing," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/9).

Misbakhun menambahkan, adanya persaingan dagang antara pasar tradisional dan digital saat ini harus diatur dalam regulasi.

Pemerintah, menurutnya, harus memberi perhatian lebih pada fenomena yang terjadi pada pedagang Pasar Tanah Abang yang mulai sepi pembeli karena gempuran perdagangan di pasar digital.

"Keluhan-keluhan mereka harus menjadi perhatian pemerintah, karena pedagang Tanah Abang ini mempunyai sistem distribusi ke seluruh pelosok," jelas dia.

Baca Juga:

Kunjungi Blok G Tanah Abang, Fraksi PDIP Ajak Warga Kembali Belanja di Pasar

Dia melanjutkan, jika persoalan tersebut dibiarkan, maka dampaknya akan tertuju kepada banyak orang.

"Mereka (pedagang) menghidupi industri, menghidupi mata rantai perdagangan, dan mempekerjakan banyak ribuan pegawai, buruh dan sebagainya. Sehingga mereka perlu dijaga eksistensinya, dan pemerintah harus turun tangan segera melalui program edukasi melalui program bantuan apa pun yang sifatnya itu menjadi solusi dan menjadi jalan keluar," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini. (Knu)

Baca Juga:

IKAPPI Bongkar Biang Kerok Sepinya Pasar Tanah Abang

#DPR RI #Pasar Tanah Abang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Indonesia
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Draf RUU Migas mengatur BUK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Bagikan