DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Merahputih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, mendesak agar pengawasan dan sertifikasi halal diperketat untuk pengadaan food tray atau wadah makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyatakan, temuan food tray non-halal yang mengandung lemak babi menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera memperbaiki sistem jaminan produk halal secara menyeluruh. Hal ini krusial mengingat program MBG bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Temuan ini sangat disayangkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Program MBG adalah program mulia yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat," ujar Sandi di Jakarta, Senin (22/9).

Baca juga:

Ada Ulat di Menu MBG SMAN 6 Solo, Wali Kota Segera Laporkan ke BGN

Sementara itu, PP Muhammadiyah meminta penghentian penggunaan food tray tersebut setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan kandungan non-halal usai mengunjungi pabrik pembuatannya di Tiongkok. BPJPH juga sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan sertifikasi halal pada program MBG, termasuk langkah antisipasi terhadap penggunaan food tray yang mengandung lemak babi.

Sandi menyambut baik langkah proaktif dari Muhammadiyah dan BPJPH dalam mendorong sertifikasi halal untuk produk-produk MBG. Ia menegaskan, kolaborasi dan koordinasi antar lembaga negara seperti ini adalah langkah konstruktif yang harus diperkuat dan dipercepat.

“Namun, koordinasi harus berujung pada tindakan nyata di lapangan. Perlu audit dan pengawasan segera terhadap seluruh rantai pasok program MBG, tidak hanya pada makanannya, tetapi juga pada kemasan dan peralatannya,” katanya.

Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya. Selain itu, ia menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap semua vendor dan produk pendukung program.

Ia juga mendesak BPJPH mempercepat program pendampingan dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang menjadi mitra program pemerintah, termasuk produsen kemasan makanan.

Baca juga:

Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM

BGN, sebagai penanggung jawab MBG, juga diminta melakukan sosialisasi masif dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kriteria dan pentingnya jaminan produk halal.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia, dimulai dari program-program pemerintah sendiri. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang ragu-ragu menerima bantuan dari negara karena alasan keyakinan,” ujar Sandi.