Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding meminta kepolisian untuk menghentikan pemberian fasilitas berupaya patroli pengawalan (patwal) terhadap pihak yang tidak layak mendapatkan, termasuk para artis. Hal ini disampaikan ditengah maraknya protes penggunaan sirene dan lampu strobo di jalan raya.

Sirene dan Strobo dinilai mengganggu kenyamanan serta berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Protes itu juga disampaikan lewat gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk”.

Menurut Syarifuddin Sudding, patwal dengan penggunaan sirene dan strobo hanya bisa digunakan oleh pimpinan lembaga negara hingga presiden. Sedangkan pihak lainnya, bahkan dirinya sendiri sebagai anggota DPR tidak bisa menggunakan patwal.

"Misalnya ada pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi untuk dilakukan pengawalan dan sebagainya, saya kira segera dihentikan oleh pihak kepolisian," kata Sudding di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/9), dikutip dari Antara.

Syarifuddin Sudding menghargai dan setuju langkah Korps Lalu Lintas Polri yang menghentikan penggunaan sirene dan strobo di jalanan, karena hal itu justru mengganggu para pemakai jalan.

Baca juga:

Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi

Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya agar lalu lintas semakin tertib.

Namun, meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.

“Pertama saya menghargai dan setuju ya tentang langkah yang dilakukan Kakorlantas yang menghentikan pemakaian strobo di jalanan karena memang banyak mengganggu para pemakai jalan.”

"Betul-betul dibatasi, diperketat sedemikian rupa penggunaan strobo dan sebagainya itu hanya orang-orang ini aja, paling tidak kepala negara, pimpinan negara, institusi dan lain sebagainya," katanya. (*)