Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda


Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin. Foto: PKS DKI
MerahPutih.com - Fraksi PKS mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk merespon keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta. Sebab, sudah tiga berkirim surat terkait masalah itu pucuk DPRD tidak sekalipun menanggapi.
Isu kepemilikan saham bir Pemprov DKI di PT Delta kembali mencuat seiring kemauan Presiden Jokowi membuka pintu bagi investor untuk berinvestasi industri minuman keras di Indonesia. Meski langkah tersebut urung terealisasi.
Baca Juga
Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan
“Dari awal kepemimpinannya Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham Pemprov di PT Delta. Bahkan, Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).
Arifin berpendapat, setelah saham DKI di perusahaan miras itu terjual, Anies bisa memanfaatkan dana yang ada untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jalur lain. Pendapatan dari perusahaan itu disebut tak halal.
"Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah," ucap Arifin.

Saham DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol itu, kata Arifin, hanya merusak generasi muda. Tak perlu pikir panjang untuk melepaskan saham yang sudah ditanam di zaman Gubernur Ali Sadikin itu. Menurut Arifin, saham itu harus segera dijual dalam waktu dekat ini.
"Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera," tegasnya.
Menurut Arifin, pemasukan keuntungan dari saham bir ke APBD tidak berpengaruh bagi anggaran DKI. Pasalnya, deviden yang diberikan ke kas DKI tidak terlalu besar.
Pembagian dividen berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada 26 Agustus 2020 lalu, DKI mendapat bagian Rp81,9 miliar dari dividen sebanyak Rp312,25 miliar atas kinerja laba tahun buku 2019.
"Ada pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah.PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini,” pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
