Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Maret 2021
Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin. Foto: PKS DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PKS mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk merespon keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta. Sebab, sudah tiga berkirim surat terkait masalah itu pucuk DPRD tidak sekalipun menanggapi.

Isu kepemilikan saham bir Pemprov DKI di PT Delta kembali mencuat seiring kemauan Presiden Jokowi membuka pintu bagi investor untuk berinvestasi industri minuman keras di Indonesia. Meski langkah tersebut urung terealisasi.

Baca Juga

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

“Dari awal kepemimpinannya Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham Pemprov di PT Delta. Bahkan, Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Arifin berpendapat, setelah saham DKI di perusahaan miras itu terjual, Anies bisa memanfaatkan dana yang ada untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jalur lain. Pendapatan dari perusahaan itu disebut tak halal.

"Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah," ucap Arifin.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Saham DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol itu, kata Arifin, hanya merusak generasi muda. Tak perlu pikir panjang untuk melepaskan saham yang sudah ditanam di zaman Gubernur Ali Sadikin itu. Menurut Arifin, saham itu harus segera dijual dalam waktu dekat ini.

"Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera," tegasnya.

Menurut Arifin, pemasukan keuntungan dari saham bir ke APBD tidak berpengaruh bagi anggaran DKI. Pasalnya, deviden yang diberikan ke kas DKI tidak terlalu besar.

Pembagian dividen berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada 26 Agustus 2020 lalu, DKI mendapat bagian Rp81,9 miliar dari dividen sebanyak Rp312,25 miliar atas kinerja laba tahun buku 2019.

"Ada pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah.PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PAN DKI Minta Anies Jual Saham PT Delta Djakarta

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Dinas SDA melakukan pengerukan Kali Grogol Selatan untuk mencegah banjir di Kebayoran Lama.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Indonesia
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Peredaran narkotika etomidate dalam cartridge vape menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Dorong peningkatan pengawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Indonesia
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidak ke pasar tradisional jelang Ramadan 2026 untuk mengawasi harga bahan pokok dan memastikan pasokan pangan aman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Indonesia
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Seorang pelajar tewas akibat tawuran di Jakarta Barat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertindak.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Bagikan