Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 Maret 2021
Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin. Foto: PKS DKI

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PKS mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk merespon keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta. Sebab, sudah tiga berkirim surat terkait masalah itu pucuk DPRD tidak sekalipun menanggapi.

Isu kepemilikan saham bir Pemprov DKI di PT Delta kembali mencuat seiring kemauan Presiden Jokowi membuka pintu bagi investor untuk berinvestasi industri minuman keras di Indonesia. Meski langkah tersebut urung terealisasi.

Baca Juga

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

“Dari awal kepemimpinannya Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham Pemprov di PT Delta. Bahkan, Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Arifin berpendapat, setelah saham DKI di perusahaan miras itu terjual, Anies bisa memanfaatkan dana yang ada untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jalur lain. Pendapatan dari perusahaan itu disebut tak halal.

"Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah," ucap Arifin.

Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
Produk PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Saham DKI di perusahaan produsen minuman beralkohol itu, kata Arifin, hanya merusak generasi muda. Tak perlu pikir panjang untuk melepaskan saham yang sudah ditanam di zaman Gubernur Ali Sadikin itu. Menurut Arifin, saham itu harus segera dijual dalam waktu dekat ini.

"Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera," tegasnya.

Menurut Arifin, pemasukan keuntungan dari saham bir ke APBD tidak berpengaruh bagi anggaran DKI. Pasalnya, deviden yang diberikan ke kas DKI tidak terlalu besar.

Pembagian dividen berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada 26 Agustus 2020 lalu, DKI mendapat bagian Rp81,9 miliar dari dividen sebanyak Rp312,25 miliar atas kinerja laba tahun buku 2019.

"Ada pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah.PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PAN DKI Minta Anies Jual Saham PT Delta Djakarta

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Bagikan