Ketua DPRD DKI Sindir Anies: Beliau Jadi Gubernur Tapi Otaknya Presiden

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Februari 2022
Ketua DPRD DKI Sindir Anies: Beliau Jadi Gubernur Tapi Otaknya Presiden

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Abdu Faisal

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan yang dianggap mempunyai pemikiran seperti pemimpin Indonesia, padahal ia harus fokus bekerja untuk Jakarta.

"Jadi, beliau (Anies) itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden. Ya repot," kata Prasetyo saat diskusi di YouTube Total Politik, yang dikutip Selasa (22/2).

Baca Juga

Anies Apresiasi Komitmen LPSK Berikan Kompensasi kepada 46 Korban Terorisme

Pasalnya, ucap Prasetyo, Selama memimpin Jakarta, Anies terkesan tak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Ia juga mengaku kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di Ibu Kota.

Sayangnya, Anies tak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankan. Padahal, kata dia, posisi Gubernur DKI dengan Ketua DPRD DKI sejajar dalam struktur pemerintahan.

"Ini saya ngomong apa adanya. Saya merasakan. Gubernur sama Ketua DPRD kan sama levelnya. Sama-sama dipilih rakyat. Kalau ini enggak ada kebersamaan, bagaimana?" cetusnya.

Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kini, Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama.

Baca Juga

PSI Minta Anies Turun Langsung Tinjau Kenaikan Angka DBD

Contoh lainnya adalah taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta dengan berbagai fasilitas publik, setelah sebelumnya merupakan lokalisasi prostitusi. Saat ini, taman Kalijodo terbengkalai dan tak terawat.

"Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru. Itu kan sekarang berantakan lagi," tutur Prasetyo.

Politikus PDIP ini meminta Anies untuk dapat menghormati gubernur sebelumnya guna perbaikan Kota Jakarta.

"Kayak begitu saja enggak bisa menjaga. Padahal kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang, yang penting asal beda. Ya repot," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

DPRD DKI Semprot Anies Rekrut PJLP Melebihi Kapasitas

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan