DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Ilustrasi Rusunawa. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - PEMBANGUNAN hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak di Ibu Kota. Hunian vertikal juga harus berkualitas dan keberlanjutan.

"Di kota global tidak cukup hanya membangun vertical housing, disebutkan lingkungan harus bersih nyaman dan berkelanjutan, dan yang paling penting satu, saya titip ramah disabilitas," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, Jumat (12/9).

Selain itu, kata Ghozi, transformasi hunian vertikal di Ibu Kota tidak boleh dipahami sekadar membangun infrastruktur. Transformasi hunian juga harus memastikan kebutuhan papan, kelayakan hidup, serta budaya masyarakat di dalamnya terpenuhi.

Ghozi memandang pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta. Namun, menurutnya persoalan tidak hanya soal suplai rumah, tapi juga kesiapan masyarakat untuk menerima konsep tersebut.

"Kira-kira masyarakatnya setuju enggak sih? Masyarakatnya siap enggak? Nah, inilah yang akhirnya kami di DPRD sering bertemu dengan masyarakat mewakili dari masyarakat sendiri konstituen-konstituen kami atas keluhan tersebut," ujarnya.

Baca juga:

Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta



Ghozi memberi contoh kawasan Cakung, Jakarta Timur, yang dikenal padat. Di sana, generasi muda sulit memiliki pilihan hunian selain tinggal bersama orangtua atau mertua. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta menyuplai vertical housing, Sarana Jaya menyuplai Hunian Terjangkau Milik.

"Nah, yang paling pertama yakni mindset dari masyarakat. Masyarakat sendiri kadang-kadang masih belum familier dengan istilah vertical housing. Kalau dibilang rusun baru mereka memahami," jelasnya.

Dia menambahkan hunian vertikal juga harus terhubung dengan transportasi publik agar penghuni tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Ghozi memandang peran masyarakat juga penting dalam transformasi hunian. Ia menekankan rusun harus dipandang sebagai ruang hidup manusia, bukan sekadar bangunan.

"Poin pentingnya yakni rusun itu bukan sekadar struktur bangunan, melainkan juga manusia yang harus dibantu. Itu bukan hanya infrastrukturnya secara personal, melainkan juga orang-orang di sana kita hidupkan kembali," pungkasnya.(Asp)

Baca juga:

Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi

#Rumah Susun #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Bagikan