DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pedagang daging. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas ketersediaan pangan di ibu kota.

Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, memastikan bahwa stok pangan Jakarta aman hingga Oktober 2025. Namun, ia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera melakukan persiapan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca juga:

Mayoritas Harga Pangan pada Rabu (17/9) Turun, Beberapa Komoditas Justru Meroket

“Kita tadi berbicara soal paparan stok sampai Oktober. Tapi ini sudah pertengahan September, sebentar lagi Desember. Jadi harus dipikirkan dari sekarang bagaimana stok beras, gula, minyak, dan daging benar-benar cukup untuk kebutuhan masyarakat Jakarta,” ujar Nova, Rabu (17/9).

Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan September dan Desember semakin dekat, Nova menekankan pentingnya ketersediaan stok bahan pangan utama seperti beras, gula, minyak, dan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta.

Selain itu, Nova juga menyoroti pentingnya menjaga harga pangan agar tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mendorong Pemprov DKI untuk lebih mengintensifkan program pangan murah dan operasi pasar di berbagai wilayah. Komisi B juga meminta agar program pangan bersubsidi berjalan lebih efektif, tanpa menimbulkan antrean panjang atau kehabisan stok.

Baca juga:

Rp 13,9 Triliun Disiapkan Buat Bantuan Pangan Selama 4 Bulan Bagi 18,2 Juta Keluarga

Nova menambahkan, Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini, yang dijalankan melalui BUMD seperti Pasar Jaya, Food Station, dan Dharma Jaya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga pasokan beras di Jakarta yang mencapai 2.600 ton per hari agar tetap stabil hingga akhir tahun. Untuk itu, ia mendorong agar program kontrak farming yang sudah dijalankan oleh Food Station dimaksimalkan.

“Food Station sudah melakukan kontrak farming. Itu harus dimaksimalkan supaya stok terjaga. Jangan sampai menjelang Nataru kita justru kekurangan,” tandasnya.

#Stok Pangan #Beras #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Berisiko Tumbang hingga Mengakibatkan Korban, Pemprov DKI Pangkas 62.161 Pohon di Jakarta
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta juga melakukan pemeriksaan kesehatan pohon selain peremajaan pohon tua.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Berisiko Tumbang hingga Mengakibatkan Korban, Pemprov DKI Pangkas 62.161 Pohon di Jakarta
Indonesia
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah DKI bertanggung jawab atas korban yang tertimpa pohon tumbang ketika Jakarta diguyur hujan.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
Simak Syarat dan Besar Santunan untuk Korban Tertimpa Pohon Tumbang di Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dikabarkan menarik Rp 71 triliun dari program MBG. Anggaran itu akan dialihkan ke beras gratis.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tarik Rp 71 Triliun dari Program MBG, Mau Dialihkan ke Beras Gratis
Indonesia
Pemprov DKI Tanggung Kerugian Akibat Pohon Tumbang, Gubernur Pramono: Kami Bertanggung Jawab Penuh
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan belasungkawa atas korban tewas tertimpa pohon tumbang di Dharmawangsa. Pemprov DKI siap tanggung seluruh kerugian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pemprov DKI Tanggung Kerugian Akibat Pohon Tumbang, Gubernur Pramono: Kami Bertanggung Jawab Penuh
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Subsidi TransJakarta Bikin Pemprov DKI Boncos, Tarif Baru Sedang Dikaji
Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu alasan Pemprov DKI belum dapat memberikan subsidi sebesar sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Subsidi TransJakarta Bikin Pemprov DKI Boncos, Tarif Baru Sedang Dikaji
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Bagikan