Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan menggelar perayaan pergantian Tahun Baru 2025–2026 secara meriah dan berlebihan. Perayaan akan dikemas secara sederhana dan bernuansa reflektif, sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah yang tengah dilanda bencana.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa sejatinya Pemprov DKI telah menyiapkan rancangan perayaan malam Tahun Baru 2026 di Jakarta. Namun, suasana duka akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi pertimbangan utama untuk menahan kemeriahan.

“Yang jelas bahwa Jakarta tidak dalam kemeriahan, kemewahan. Mungkin juga malah saya akan melakukan hal yang berkaitan dengan penekanan pada doa dan sebagainya,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Baca juga:

ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa penyambutan Tahun Baru tetap perlu diselenggarakan. Menurutnya, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai ibu kota negara sekaligus kota global, sehingga setiap kebijakan dan aktivitasnya menjadi sorotan, baik nasional maupun internasional.

“Tapi tetap harus ada penyambutan tahun baru, karena ini kan Jakarta, ini kan Ibu Kota Negara, dan ini yang dilihat dunia, apa yang akan dilakukan oleh Jakarta untuk itu,” ujarnya.

Pramono menilai momen pergantian tahun selalu menjadi perhatian masyarakat luas hingga skala global. Oleh sebab itu, Jakarta tetap harus menjaga citra sebagai kota dunia, meski perayaan dilakukan dengan konsep yang lebih sederhana dan bermakna.

“Jakarta ini kan Ibu Kota Negara, dan Jakarta sekaligus Kota Global. Di seluruh dunia, momen tahun baru itu kan pasti akan diperbandingkan,” ucapnya.

Baca juga:

Libur Natal dan Tahun Baru 2026, Ada Permintaan 558 Penerbangan Tambahan

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat merencanakan pemasangan 14 panggung hiburan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin, serta 10 titik panggung di tingkat kota/kabupaten, seperti pada perayaan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, di tengah kondisi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Pramono mengaku belum memutuskan apakah rencana tersebut akan tetap direalisasikan atau disesuaikan dengan konsep perayaan yang lebih reflektif. (Asp)