IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

Pam Jaya. (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DEWAN Perwakilan Daerah DKI Jakarta masih tarik ulur mengenai niat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar BUMD PAM Jaya go public dengan status initial public offering (IPO)

Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik. Air bersih merupakan hak dasar warga. Tanpa terobosan pendanaan, target 100 persen akses air bersih di Jakarta akan sulit tercapai.

Menurut Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho IPO bukan privatisasi. "Pemprov tetap bisa menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan memiliki hak veto atas keputusan strategis. IPO justru membuat PAM Jaya lebih transparan, akuntabel, dan efisien," ucap Agung kepada wartawan, Senin (15/9).

Agung mengingatkan payung hukum pengelolaan air di Indonesia sudah jelas dan kuat. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan air merupakan hak dasar warga negara dan penyediaannya menjadi kewajiban pemerintah.

Baca juga:

Pramono Masih Kaji IPO PAM Jaya Agar Bisa Melantai di Bursa Efek Indonesia



Ia kembali menegaskan IPO tidak sama sekali menghapus kewajiban itu. "Peraturan yang ada bersifat mengikat. Artinya, meskipun PAM Jaya menjadi perusahaan terbuka, ia tetap wajib memenuhi mandat pelayanan publik. Regulasi tarif, cakupan layanan, hingga kewajiban menyediakan akses untuk warga miskin tidak bisa diubah hanya karena ada investor," tuturnya.

Untuk mencegah orientasi bisnis semata, Jakarta Institute mengajukan empat pagar pengaman:

1. Membatasi kepemilikan saham asing dan korporasi besar.

2. Memasukkan klausul pelayanan publik dalam AD/ART PAM Jaya.

3. Menjamin tarif sosial bagi kelompok miskin.

4. Memperkuat mekanisme pengawasan publik melalui DPRD dan masyarakat sipil.


Belajar dari Dunia

Praktik internasional membuktikan hal ini bukan mustahil. PUB Singapura sepenuhnya milik pemerintah, tapi dikelola dengan standar korporasi modern, melibatkan swasta hanya pada proyek infrastruktur. Hasilnya: hampir 100 persen akses air bersih.

Maynilad & Manila Water di Filipina merupakan perusahaan publik tercatat di bursa. Meski ada investor swasta, pemerintah tetap mengatur tarif dan target pelayanan. Cakupan layanan meningkat tajam, meski diawasi ketat agar tidak terjebak orientasi laba semata.

"Contoh Singapura dan Filipina menunjukkan IPO bukan ancaman. Justru, ragu-ragu melangkah akan membuat warga Jakarta terus menghadapi keterbatasan air bersih," ujar Agung.

Jakarta Institute menegaskan, tanpa tambahan modal dari IPO, pembangunan infrastruktur air akan berjalan lambat dan membebani APBD.

"Kami mendesak DPRD DKI Jakarta untuk bersikap progresif. Jangan biarkan keraguan politik menghambat hak dasar warga atas air bersih," pungkasnya.(Asp)





Baca juga:

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

#PAM Jaya #DPRD DKI Jakarta #DKI Jakarta #Pramono Anung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Said Iqbal mendesak Pramono Anung merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000. KSPI menilai upah saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Indonesia
Kabar Baik bagi Pekerja Jakarta! UMP 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Jadi Rp 6,13 Juta
UMP Jakarta 2027 resmi naik 7,1 persen menjadi Rp 6.136.941. Pramono Anung menetapkan kenaikan upah minimum sebesar Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Kabar Baik bagi Pekerja Jakarta! UMP 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Jadi Rp 6,13 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono bakal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya
Rencana membuat Hutan Raya Jakarta diperkirakan membutuhkan puluhan hektare.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono bakal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Pramono Undang Gubernur Tokyo hingga Wali Kota New York ke Perayaan 500 Tahun Jakarta
Pramono Anung menyiapkan perayaan 500 tahun Jakarta sepanjang 2027. Gubernur Tokyo dan Wali Kota New York masuk daftar undangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Pramono Undang Gubernur Tokyo hingga Wali Kota New York ke Perayaan 500 Tahun Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Bagikan