Ketua DPRD DKI Sindir Anies: Beliau Jadi Gubernur Tapi Otaknya Presiden


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Abdu Faisal
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan yang dianggap mempunyai pemikiran seperti pemimpin Indonesia, padahal ia harus fokus bekerja untuk Jakarta.
"Jadi, beliau (Anies) itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden. Ya repot," kata Prasetyo saat diskusi di YouTube Total Politik, yang dikutip Selasa (22/2).
Baca Juga
Anies Apresiasi Komitmen LPSK Berikan Kompensasi kepada 46 Korban Terorisme
Pasalnya, ucap Prasetyo, Selama memimpin Jakarta, Anies terkesan tak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Ia juga mengaku kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di Ibu Kota.
Sayangnya, Anies tak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankan. Padahal, kata dia, posisi Gubernur DKI dengan Ketua DPRD DKI sejajar dalam struktur pemerintahan.
"Ini saya ngomong apa adanya. Saya merasakan. Gubernur sama Ketua DPRD kan sama levelnya. Sama-sama dipilih rakyat. Kalau ini enggak ada kebersamaan, bagaimana?" cetusnya.
Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kini, Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama.
Baca Juga
Contoh lainnya adalah taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta dengan berbagai fasilitas publik, setelah sebelumnya merupakan lokalisasi prostitusi. Saat ini, taman Kalijodo terbengkalai dan tak terawat.
"Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru. Itu kan sekarang berantakan lagi," tutur Prasetyo.
Politikus PDIP ini meminta Anies untuk dapat menghormati gubernur sebelumnya guna perbaikan Kota Jakarta.
"Kayak begitu saja enggak bisa menjaga. Padahal kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang, yang penting asal beda. Ya repot," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
