Ketua DPRD DKI Sindir Anies: Beliau Jadi Gubernur Tapi Otaknya Presiden
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Abdu Faisal
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan yang dianggap mempunyai pemikiran seperti pemimpin Indonesia, padahal ia harus fokus bekerja untuk Jakarta.
"Jadi, beliau (Anies) itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden. Ya repot," kata Prasetyo saat diskusi di YouTube Total Politik, yang dikutip Selasa (22/2).
Baca Juga
Anies Apresiasi Komitmen LPSK Berikan Kompensasi kepada 46 Korban Terorisme
Pasalnya, ucap Prasetyo, Selama memimpin Jakarta, Anies terkesan tak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Ia juga mengaku kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di Ibu Kota.
Sayangnya, Anies tak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankan. Padahal, kata dia, posisi Gubernur DKI dengan Ketua DPRD DKI sejajar dalam struktur pemerintahan.
"Ini saya ngomong apa adanya. Saya merasakan. Gubernur sama Ketua DPRD kan sama levelnya. Sama-sama dipilih rakyat. Kalau ini enggak ada kebersamaan, bagaimana?" cetusnya.
Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kini, Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama.
Baca Juga
Contoh lainnya adalah taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta dengan berbagai fasilitas publik, setelah sebelumnya merupakan lokalisasi prostitusi. Saat ini, taman Kalijodo terbengkalai dan tak terawat.
"Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru. Itu kan sekarang berantakan lagi," tutur Prasetyo.
Politikus PDIP ini meminta Anies untuk dapat menghormati gubernur sebelumnya guna perbaikan Kota Jakarta.
"Kayak begitu saja enggak bisa menjaga. Padahal kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang, yang penting asal beda. Ya repot," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas