Ketua DPRD DKI Sindir Anies: Beliau Jadi Gubernur Tapi Otaknya Presiden
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Abdu Faisal
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan yang dianggap mempunyai pemikiran seperti pemimpin Indonesia, padahal ia harus fokus bekerja untuk Jakarta.
"Jadi, beliau (Anies) itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden. Ya repot," kata Prasetyo saat diskusi di YouTube Total Politik, yang dikutip Selasa (22/2).
Baca Juga
Anies Apresiasi Komitmen LPSK Berikan Kompensasi kepada 46 Korban Terorisme
Pasalnya, ucap Prasetyo, Selama memimpin Jakarta, Anies terkesan tak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Ia juga mengaku kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di Ibu Kota.
Sayangnya, Anies tak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankan. Padahal, kata dia, posisi Gubernur DKI dengan Ketua DPRD DKI sejajar dalam struktur pemerintahan.
"Ini saya ngomong apa adanya. Saya merasakan. Gubernur sama Ketua DPRD kan sama levelnya. Sama-sama dipilih rakyat. Kalau ini enggak ada kebersamaan, bagaimana?" cetusnya.
Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kini, Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama.
Baca Juga
Contoh lainnya adalah taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta dengan berbagai fasilitas publik, setelah sebelumnya merupakan lokalisasi prostitusi. Saat ini, taman Kalijodo terbengkalai dan tak terawat.
"Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru. Itu kan sekarang berantakan lagi," tutur Prasetyo.
Politikus PDIP ini meminta Anies untuk dapat menghormati gubernur sebelumnya guna perbaikan Kota Jakarta.
"Kayak begitu saja enggak bisa menjaga. Padahal kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang, yang penting asal beda. Ya repot," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game