Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di tingkat komisi. Keputusan ini diambil sambil menunggu kepastian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menyusul adanya isu potensi penurunan akibat kebijakan efisiensi.
"Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Rabu (10/9).
Baca juga:
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Saat ini, asumsi DBH yang digunakan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2026 masih mengacu pada angka tahun sebelumnya, yaitu Rp26 triliun. Namun, rumor mengenai potensi penurunan DBH memicu penundaan pembahasan per komisi.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026. Menurut Khoirudin, rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.
Dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama eksekutif.
"Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun," ucap dia.
Baca juga:
Khoirudin juga menyatakan bahwa penyesuaian anggaran tidak menutup kemungkinan terjadi, tetapi hanya pada komposisi di dalamnya, bukan pada total keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.
"Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi 'grand' (besar) totalnya tidak boleh berubah," jelas dia.
