Ini Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2019
Ini Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin menegaskan tidak akan melakukan penertiban secara langsung terhadap Warga Negara Asing (WNA) pencari suaka yang bermukim di pelantaran Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Satpol PP DKI justru diturunkan menjaga para pencari suaka tersebut agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya.

BACA JUGA: Anies Bubarkan SKPD Dinas Perindustrian dan Ekonomi DKI Jakarta

"Supaya tidak mengembang dan mengganggu mereka yang melintas disana kan bisa saja orang lewat disana dimintai ini dimintai itu dan sebagainya," ujar Arifin saat dihubungi, Selasa (9/7).

Arifin juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Sosial (Kemensos) terkait para pencari suaka tersebut.

Ia menyebut, puluhan warga yang menggelandang di Jalan Kebon Sirih itu tidak melanggaran peraturan daerah, lantaran mereka yang tinggal di trotoar jalan merupakan WNA.

"Kami sudah rapat koordinasi dengan Kesbangpol dengan SKPD teknis yang ada di tingkat provinsi termasuk juga dengan UNHCR. Jadi dengan Kemensos dengan Kemenlu, dengan kementerian pertahanan itu dirapatkan di Kesbangpol," jelas dia.

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Taufan Bakri, mengungkapkan pihaknya akan melakukan negosiasi dengan UNHCR untuk menggeser para pencari suaka dari Jalan Kebon Sirih hingga bisa diberikan tempat yang layak.

"Soal pengungsi ini, kesbangpol berkoordinasi dengan dua, UNHCR dan IOM. Iom ini biasanya membantu para pengungsi dari Somalia, Afganistan, kemudian Sudan," ungkapnya.

"Ini yang lagi kita negoisasi dengan UNHCR ini, bagaimana menggeser para pengungsi untuk bisa ditempatkan dengan layak terutama di shelter-shelter yang harus disiapkan," tutur Taufan.

Seperti diketahui, puluhan para pencari suaka yang berasal dari beberapa negara, kini berpindah ke Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat setelah sebelumnya menetap di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat.

BACA JUGA: Anies Jelaskan Alasan Sigit Widjatmoko Tak Diangkat Jadi Kadishub DKI Jakarta

Sudah sekitar 10 hari belakangan, mereka bermukim pelantara depan gedung-gedung di Kebon Sirih. Mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka mengandalkan makanan pemberian masyarakat dan toilet di masjid, mereka bertahan hidup di tengah jalan.

Tuntutan pengungsi tersebut karena mereka enggan dikembalikan ke tempat asalnya. Sebab, saat ini keadaan sedang tidak kondusif karena terjadi konflik di negaranya. (Asp)

#WNA Ilegal #Pemprov DKI #Satpol PP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT melakukan revitalisasi Terminal dan Mal Blok M sejak Januari 2025, dengan salah satu program punya fokus utama mendukung UMKM guna menjadi daya tarik kawasan tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025
Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Bagikan