Ini Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2019
Ini Alasan Satpol PP Tak Usir WNA Pencari Suaka dari Jalan Kebon Sirih

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Arifin menegaskan tidak akan melakukan penertiban secara langsung terhadap Warga Negara Asing (WNA) pencari suaka yang bermukim di pelantaran Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Satpol PP DKI justru diturunkan menjaga para pencari suaka tersebut agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya.

BACA JUGA: Anies Bubarkan SKPD Dinas Perindustrian dan Ekonomi DKI Jakarta

"Supaya tidak mengembang dan mengganggu mereka yang melintas disana kan bisa saja orang lewat disana dimintai ini dimintai itu dan sebagainya," ujar Arifin saat dihubungi, Selasa (9/7).

Arifin juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Sosial (Kemensos) terkait para pencari suaka tersebut.

Ia menyebut, puluhan warga yang menggelandang di Jalan Kebon Sirih itu tidak melanggaran peraturan daerah, lantaran mereka yang tinggal di trotoar jalan merupakan WNA.

"Kami sudah rapat koordinasi dengan Kesbangpol dengan SKPD teknis yang ada di tingkat provinsi termasuk juga dengan UNHCR. Jadi dengan Kemensos dengan Kemenlu, dengan kementerian pertahanan itu dirapatkan di Kesbangpol," jelas dia.

Para WNA pencari suaka yang tinggal di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Taufan Bakri, mengungkapkan pihaknya akan melakukan negosiasi dengan UNHCR untuk menggeser para pencari suaka dari Jalan Kebon Sirih hingga bisa diberikan tempat yang layak.

"Soal pengungsi ini, kesbangpol berkoordinasi dengan dua, UNHCR dan IOM. Iom ini biasanya membantu para pengungsi dari Somalia, Afganistan, kemudian Sudan," ungkapnya.

"Ini yang lagi kita negoisasi dengan UNHCR ini, bagaimana menggeser para pengungsi untuk bisa ditempatkan dengan layak terutama di shelter-shelter yang harus disiapkan," tutur Taufan.

Seperti diketahui, puluhan para pencari suaka yang berasal dari beberapa negara, kini berpindah ke Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat setelah sebelumnya menetap di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, Kalideres, Jakarta Barat.

BACA JUGA: Anies Jelaskan Alasan Sigit Widjatmoko Tak Diangkat Jadi Kadishub DKI Jakarta

Sudah sekitar 10 hari belakangan, mereka bermukim pelantara depan gedung-gedung di Kebon Sirih. Mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka mengandalkan makanan pemberian masyarakat dan toilet di masjid, mereka bertahan hidup di tengah jalan.

Tuntutan pengungsi tersebut karena mereka enggan dikembalikan ke tempat asalnya. Sebab, saat ini keadaan sedang tidak kondusif karena terjadi konflik di negaranya. (Asp)

#WNA Ilegal #Pemprov DKI #Satpol PP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Perangi Parkir Liar, 600 Personel Gabungan Turun Tertibkan 15 Titik Prioritas
Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi gabungan penertiban parkir liar dan jukir liar. Operasi menyasar 15 titik prioritas di lima wilayah Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Pemprov DKI Perangi Parkir Liar, 600 Personel Gabungan Turun Tertibkan 15 Titik Prioritas
Indonesia
Satpol PP DKI Minta Maaf, Bikin Masyarakat tak Nyaman saat Penertiban Pedagang Es Krim di CFD
Satpol PP DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Satpol PP DKI Minta Maaf, Bikin Masyarakat tak Nyaman saat Penertiban Pedagang Es Krim di CFD
Indonesia
Viral Satpol PP DKI Diduga Kasar saat Tertibkan Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI
Satpol PP DKI meminta maaf atas viralnya video penertiban pedagang es krim di CFD Bundaran HI.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Viral Satpol PP DKI Diduga Kasar saat Tertibkan Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI
Indonesia
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret
Satpol PP DKI mengakui luasnya wilayah Jakarta dan minimnya personel membuat aksi penjambretan sulit dicegah secara maksimal.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Meski memuji kecepatan kerja di lapangan, ia menekankan agar aspek teknis tetap menjadi perhatian utama pengembang
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Bakal Jadi Kado HUT ke-499 Kota Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Perlintasan Sebidang, Pramono Anung Tunggu Titah KAI Demi Keselamatan Bersama
Pemerintah DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya jika KAI memerlukan bantuan teknis maupun personel di lapangan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Jakarta Darurat Perlintasan Sebidang, Pramono Anung Tunggu Titah KAI Demi Keselamatan Bersama
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan