Herwyn Malonda Tawarkan Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 16 Februari 2022
Herwyn Malonda Tawarkan Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan

Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Foto: Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Anggota Bawaslu RI 2022-2027 Herwyn Jefler Hielsa Malonda menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).

Dalam kesempatan itu, Herwyn menawarkan pengawasan pemilu ramah lingkungan khususnya untuk pemilu serentak 2024.

Baca Juga

DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

Menurutnya, pemilu tidak sekedar untuk memilih para pemimpin baik di lembaga eksekutif maupun legislatif dari pusat sampai daerah, tetapi juga upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

“Kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan ini. Pemilu adalah pemilu yang boleh dikatakan 2 tahun pelaksanaannya, maka kita punya tanggung jawab selama 2 tahun lebih mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu ramah lingkungan,” kata Herwyn.

Namu, Herwyn tidak menjelaskan secara detail soal pengawasan pemilu ramah lingkungan tersebut. Ia hanya menyinggung langkah konkret untuk menjaga pohon dari alat peraga atau bahan-bahan kampanye yang selama Pemilu kerap dipasang di pohon-pohon atau tanaman.

“Kita akan sama-sama (bekerja melindungi lingkungan)… melindungi pohon atau gagasan lain untuk melaksanakan pemilu ramah lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga

Ali Safa'at Ungkap Alasan Pilih Jadi Komisioner KPU Ketimbang Rektor-Dirjen

Herwyn melanjutkan, program pemilu ramah lingkungan ini merupakan bagian dari salah satu visi dan misinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi lembaga Bawaslu.

"Ke depan pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu harus lebih profesional, akuntable dan ramah lingkungan," imbuhnya.

Selain itu, Herwyn juga mengemban misi untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga kehadiran Bawaslu bisa memberikan keadilan kepada semua pihak yang laporan atau perkaranya ditangani Bawaslu.

“Kemudian (mengembangkan) pengawasan yang inovatif dan kreatif, bagaiman masyarakat sipil juga ikut serta bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif,” kata Herwyn. (Pon)

Baca Juga

Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Parpol Koalisi Hoaks

#Komisi II DPR #DPR RI #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan