Herwyn Malonda Tawarkan Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 16 Februari 2022
Herwyn Malonda Tawarkan Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan

Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Foto: Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Anggota Bawaslu RI 2022-2027 Herwyn Jefler Hielsa Malonda menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).

Dalam kesempatan itu, Herwyn menawarkan pengawasan pemilu ramah lingkungan khususnya untuk pemilu serentak 2024.

Baca Juga

DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

Menurutnya, pemilu tidak sekedar untuk memilih para pemimpin baik di lembaga eksekutif maupun legislatif dari pusat sampai daerah, tetapi juga upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

“Kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan ini. Pemilu adalah pemilu yang boleh dikatakan 2 tahun pelaksanaannya, maka kita punya tanggung jawab selama 2 tahun lebih mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu ramah lingkungan,” kata Herwyn.

Namu, Herwyn tidak menjelaskan secara detail soal pengawasan pemilu ramah lingkungan tersebut. Ia hanya menyinggung langkah konkret untuk menjaga pohon dari alat peraga atau bahan-bahan kampanye yang selama Pemilu kerap dipasang di pohon-pohon atau tanaman.

“Kita akan sama-sama (bekerja melindungi lingkungan)… melindungi pohon atau gagasan lain untuk melaksanakan pemilu ramah lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga

Ali Safa'at Ungkap Alasan Pilih Jadi Komisioner KPU Ketimbang Rektor-Dirjen

Herwyn melanjutkan, program pemilu ramah lingkungan ini merupakan bagian dari salah satu visi dan misinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi lembaga Bawaslu.

"Ke depan pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu harus lebih profesional, akuntable dan ramah lingkungan," imbuhnya.

Selain itu, Herwyn juga mengemban misi untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga kehadiran Bawaslu bisa memberikan keadilan kepada semua pihak yang laporan atau perkaranya ditangani Bawaslu.

“Kemudian (mengembangkan) pengawasan yang inovatif dan kreatif, bagaiman masyarakat sipil juga ikut serta bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif,” kata Herwyn. (Pon)

Baca Juga

Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Parpol Koalisi Hoaks

#Komisi II DPR #DPR RI #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Bagikan