Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Parpol Koalisi Hoaks

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 16 Februari 2022
Komisi II Pastikan Pesan Berantai Nama Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Parpol Koalisi Hoaks

Suasana uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beredar pesan berantai berisi daftar 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu terpilih, berdasarkan kesepakatan partai politik koalisi. Padahal, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu masih berlangsung hari ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menegaskan, pesan tersebut hoaks. Ia memastikan bahwa Komisi II belum punya keputusan terkait anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

Baca Juga

Ali Safa'at Ungkap Alasan Pilih Jadi Komisioner KPU Ketimbang Rektor-Dirjen

"Saya pastikan Komisi II DPR RI belum punya keputusan siapa yang terpilih menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Hoaks itu!," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (16/2).

Luqman mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu masih berjalan. Malam ini dijadwalkan akan diselesaikan dan diambil keputusan dalam rapat pleno.

"Fit and proper tes calon anggota KPU dan Bawaslu masih berjalan. Paling cepat selesainya nanti malam. Jadi, bagaimana kok dikabarkan sudah ada keputusan?" ujarnya.

Sebelumnya beredar pesan berantai yang menyebutkan nama anggota KPU dan Bawaslu yang telah disepakati partai koalisi. Tertulis nama organisasi dan partai yang mendukungnya.

Baca Juga

Afifuddin Janji Redakan Ketegangan KPU-Bawaslu

Berikut isi pesan tersebut:

Kesepakata di partai koalisi per tadi malam:

KPU :

1. Parsadaan Harahap (HMI/Golkar)

2. Idham Holik ( HMI/Nasdem)

3. Betty Epsilon Idroos (HMI/Nasdem)

4. August Mellaz (non muslim/PDIP)

5. Yulianto Sudrajat (GMNI/PDIP)

6. Mochammad Afifuddin (PMII/PKB)

7. Hasyim Asy'ari (Ansor/Gerindra)

Bawaslu :

1. Rahmat bagja (HMI/Golkar)

2. Puadi (HMI/Gerindra)

3. Totok ( GMNI/PDIP)

4. Herwyn Jefler Hielsa Malonda (Non Muslim/Nasdem)

5. Lolly Suhenty (PMII/PKB).

Adapun 14 calon anggota KPU yang sudah dipilih Timsel, yakni Hasyim Asy’ari; Viryan; I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Mochammad Afifuddin; Betty Epsilon Idroos; Yulianto Sudrajat dan Idham Holik. Kemudian Iffa Rosita; Iwan Rompo Banne; Yessy Yatty Momongan; Parsadaan Harahap; August Mellaz; Dahliah dan Muchamad Ali Safa’at.

Sementara 10 calon anggota Bawaslu, yakni Fritz Edward Siregar; Rahmat Bagja; Herwyn Jefler Hielsa Malonda; Lolly Suhenty; dan Subair. Selanjutnya Totok Hariyono; Puadi; Aditya Perdana; Andi Tenri Sompa dan Mardiana Rusli. (Pon)

Baca Juga

Hadapi Pemilu 2024, Calon Anggota KPU Afifuddin Tekankan Inovasi dan Kolaborasi

#DPR RI #Komisi II DPR #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan