Gibran Masih Tunggu Surat Panggilan dari KPK


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan pembangunan rumah bagi warga kurang mampu, Selasa (25/1). (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Massa dari Aliansi Aktivis 98 gelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/1). Mereka meminta KPK memeriksa dua putra Jokowi, Gibran dan Kaesang atas dugaan korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan adanya aksi tersebut. Bahkan, ia menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berlaku di KPK.
Baca Juga
"Saya terbuka saja dan mengikuti proses hukum yang berlaku," ujar Gibran usai meninjau penataan pemukiman kumuh di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/1).
Gibran menegaskan pihaknya akan terbuka dan siap datang jika ada surat pemanggilan KPK. Namun demikian, sampai sekarang belum ada surat panggilan masuk dari KPK.
"Belum ada surat panggilan masuk dari KPK. Saya juga masih menunggu (dipanggil)," kata Gibran.
Suami Selvi Ananda ini mengatakan pihaknya tidak akan menghalang-halangi kasus mengingat laporannya sudah masu di KPK. Ia pun akan segera datang jika sudah ada surat panggilan masuk.
"Saya terbuka dan tidak akan menghalang-halangi, buktikan saja," tegas dia.
Baca Juga
KPK Kumpulkan Informasi Tambahan Terkait Pelaporan Gibran-Kaesang
Ia menambahkan pihaknya juga tidak akan melarikan diri kemana-mana. Bahkan, ia meminta kepada KPK untuk menangkap jika punya bukti kuat korupsi.
Diberitakan sebelumnya, Seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gibran dan Kaesang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Es Doger Dapat Modal Rp 71 Miliar Disoal, Gibran: Tidak Ada Habisnya
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
