Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

PNS Pemkot Solo mengikuti apel di Balai Kota Solo. (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indeks Integritas Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengalami penurunan dari 83,76 pada 2023 menjadi 76,55 pada 2024 lalu. Kondisi ini menjadi hal yang memprihatinkan menimbang tahun lalu Solo baru saja jadi Percontohan Kota Anti Korupsi.

Staf Sekretariat Inspektorat Provinsi Jateng, Atri Kristianto mengatakan berdasarkan hasil Survei nasional dari KPK untuk memotret integritas lembaga publik (dicerminkan oleh indeks integritas nasional) berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat (pengguna layanan) pegawai serta eksper (ahli).

“Jadi hasil SPI (Survei Penilaian Integritas) Kota Solo, Jawa Tengah turun menjadi 76,55 pada tahun 2024 atau memasuki kategori warna kuning (waspada) atau di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” kata Atri, kepada media, Kamis (18/9).

Baca juga:

Sampah Solo Capai 350 Ton Per Hari

Menurutnya, Indeks SPI diukur dengan menggabungkan penilaian dari sudut pandang internal, eksternal, dan ahli. Berdasarkan penilaian skor komponen responden eksper 75,52 tahun 2024 sementara pada tahun sebelumnya, 2023 lalu skor responden eksper 81,28.

“Penurunan itu menunjukkan adanya penurunan nilai di sejumlah variabel seperti keberadaan suap, keberadaan konflik kepentingan, transparansi anggaran, dan integritas pegawai,” papar dia.

Atri menjelaskan ada tiga warna dalam indeks SPI yakni Hijau (Terjaga 78,00-100), Kuning (Waspada 73,00-77,99) dan Merah (Rentan 72,99). Warna merah ini secara akumulasi (Merah) risiko korupsinya masih sangat tinggi semua aspek," bebernya.

Baca juga:

Pemkot Solo Ungkap Rencana Kirim ASN ke Singapura, Belajar Birokrasi

“Para ekspert dalam survei itu pun memunculkan rekomendasi seperti mengurangi intervensi pihak lain dalam pelayanan publik hingga manajemen SDM, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan sebagainya,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

#Solo #Pemkot Solo #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha menilai, adanya indikasi kuat dalam dugaan korupsi proyek Whoosh.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Walkot Solo Resmi Terbitkan SE Larangan Bajaj Anagkut Penumpang
Penandatanganan SE tersebut disaksikan perwakilan 25 driver ojol Solo dan Polresta Surakarta di Balai Kota Solo.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Walkot Solo Resmi Terbitkan SE Larangan Bajaj Anagkut Penumpang
Indonesia
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
PT BIG merupakan bagian dari ISARGAS Group dijadikan agunan dalam perjanjian jual beli gas antara PGN dan PT IAE.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Indonesia
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK kini sedang mendalami hubungan Anggota DPR dari fraksi NasDem, Rajiv, dengan para tersangka kasus korupsi CSR BI.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
KPK mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. Komisi XIII DPR pun menilai, langkah tersebut sudah tepat dan sangat ditunggu masyarakat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Indonesia
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
Total terdapat sekitar 15.000 unit SPBU di seluruh Indonesia yang akan dilakukan uji sampling.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
Indonesia
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut karena kasusnya belum berada pada tahap penyidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
UNS Beri Sanksi Mahasiswa Penerima Beasiswa tak Mampu tapi Malah Dugem, KIP Dicabut
Mahasiswa tersebut dinyatakan telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku di UNS.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
UNS Beri Sanksi Mahasiswa Penerima Beasiswa tak Mampu tapi Malah Dugem, KIP Dicabut
Bagikan