Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya oknum di Kementerian Agama yang membujuk pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, untuk beralih dari haji furoda ke haji khusus.
"Ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan, ‘ustaz, pakai kuota haji khusus saja, ini resmi’," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/9) malam.
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus. Namun, hal itu memerlukan "uang percepatan" sebesar 2.400 dolar per kuota.
Baca juga:
Ustaz Khalid Basalamah Nyicil Kembalikan Uang Kasus Kuota Haji ke KPK
Khalid Basalamah kemudian mengumpulkan dan menyerahkan uang yang diminta kepada oknum tersebut. Ketika ditanya mengenai peran Ibnu Mas'ud, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, yang disebut Khalid sebagai pihak yang membujuk, Asep menjelaskan bahwa bujukan dari oknum Kemenag dilakukan secara berjenjang melalui biro perjalanan haji.
"Ya, itu berjenjang. Yang minta itu adalah oknum dari Kemenag, tetapi melalui travel. Jadi, berjenjang. Setelah kami telusuri berjenjang. Permintaannya begitu berjenjang," jelasnya.
Sebelumnya, Khalid Basalamah, yang juga ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), mengungkapkan bahwa dia telah mengembalikan uang terkait kasus kuota haji kepada KPK.
Pengembalian ini dilakukan setelah KPK memintanya saat ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Uang yang dikembalikan merupakan biaya per jemaah sebesar 4.500 dolar dari 122 jemaah Uhud Tour yang disetorkan kepada Ibnu Mas'ud. Khalid juga menyatakan bahwa 37 dari 122 jemaah harus membayar uang tambahan sebesar 1.000 dolar agar visa mereka diproses.
Baca juga:
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah
Khalid mengaku memilih jasa Ibnu Mas'ud karena dijanjikan visa haji khusus yang resmi dari negara dan fasilitas maktab VIP yang dekat dengan Jamarat.
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi ini pada 9 Agustus 2025, setelah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025. KPK juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara, yang pada 11 Agustus 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK juga mencegah tiga orang, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, untuk bepergian ke luar negeri.
Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan kejanggalan pada penyelenggaraan haji 2024, terutama terkait pembagian kuota tambahan. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota, tetapi Kementerian Agama membaginya 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Pembagian ini dinilai tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8% dan haji reguler 92%.
