Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.
Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.
Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.
Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.
Baca juga:
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana CSR BI dan OJK ke Partai Politik
Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.
KPK memanggil 23 pemilik tanah pada 17-19 September 2025 untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
"Hari ini, Jumat (19/9), pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama OL, PP, TS, DAS, MBS, IS, dan SZ, selaku pemilik tanah,” ujar Budi.
Sementara pada Rabu (17/9), terdapat delapan pemilik tanah yang dipanggil KPK, yakni SU, SR, RP, AS, HS, HSO, FH, dan AK.
Pada Kamis (18/9), sebanyak delapan pemilik tanah dipanggil KPK, yang di antaranya adalah SA, HL, RA, EF, ESM, DK, AP, dan OM. (*)
