Fadli Zon Minta Jokowi Dengarkan Aspirasi Koalisi Kawal Capim KPK


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Foto: antaranews)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) mengirimkan 10 nama yang tidak memiliki pelanggaran etik.
Fadli menilai, para calon jangan memiliki agenda politik tertentu dan memiliki akseptabilitas di masyarakat.
Baca Juga:
"Mudah-mudahan dari calon-calon yang ada memenuhi kriteria memiliki akseptabilitas di masyarakat. Seharusnya begitu," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut dia, tolok ukur seorang capim KPK ke depan adalah orang yang memiliki integritas, kapabilitas, dan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Fadli meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi Koalisi Kawal Capim KPK yang meminta Presiden mengevaluasi dua anggota dan Ketua panitia seleksi (Pansel) Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, Hendardi, dan Yenti Garnasih karena diduga memiliki konflik kepentingan.
"Itu masukan dari masyarakat, perlu didengarkan masukan masyarakat itu," ujarnya.
Selanjutnya, Fadli menegaskan, DPR tidak akan pandang bulu dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan terhadap para capim KPK.
Ia pun berharap, calon pimpinan KPK adalah sosok yang memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
"Bukan yang punya agenda politik dan agenda korupsi ini. Saya kira ini yang harus diperhatikan nantinya ketika kita memilih. Mudah-mudahan dari sekian itu ada yang memenuhi kriteria untuk mempunyai akseptibilitas di masyatakat," pungkasnya.
Dalam prosesnya saat ini, capim KPK tersisa 20 orang. Mereka sedang menjalani tes wawancara dan uji publik untuk disaring menjadi 10 orang. Lalu, ke-10 nama yang terpilih diajukan ke Presiden.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK masih menemukan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang diduga bermasalah, namun masih lolos profile assessment. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Nama 5 Bos Travel yang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Uang Palak Kuota Haji

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo

Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi

KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
