Fadli Zon Minta Jokowi Dengarkan Aspirasi Koalisi Kawal Capim KPK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 28 Agustus 2019
Fadli Zon Minta Jokowi Dengarkan Aspirasi Koalisi Kawal Capim KPK

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) mengirimkan 10 nama yang tidak memiliki pelanggaran etik.

Fadli menilai, para calon jangan memiliki agenda politik tertentu dan memiliki akseptabilitas di masyarakat.

Baca Juga:

Pansel: Sudah Ada 282 Orang yang Daftar Capim KPK

"Mudah-mudahan dari calon-calon yang ada memenuhi kriteria memiliki akseptabilitas di masyarakat. Seharusnya begitu," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8).

Ketua Tim Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih (kedua dari kanan) (Foto: antaranews)
Ketua Tim Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih (kedua dari kanan) (Foto: antaranews)

Menurut dia, tolok ukur seorang capim KPK ke depan adalah orang yang memiliki integritas, kapabilitas, dan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Fadli meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi Koalisi Kawal Capim KPK yang meminta Presiden mengevaluasi dua anggota dan Ketua panitia seleksi (Pansel) Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, Hendardi, dan Yenti Garnasih karena diduga memiliki konflik kepentingan.

"Itu masukan dari masyarakat, perlu didengarkan masukan masyarakat itu," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli menegaskan, DPR tidak akan pandang bulu dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan terhadap para capim KPK.

Ia pun berharap, calon pimpinan KPK adalah sosok yang memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

9 Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Capim KPK

"Bukan yang punya agenda politik dan agenda korupsi ini. Saya kira ini yang harus diperhatikan nantinya ketika kita memilih. Mudah-mudahan dari sekian itu ada yang memenuhi kriteria untuk mempunyai akseptibilitas di masyatakat," pungkasnya.

Dalam prosesnya saat ini, capim KPK tersisa 20 orang. Mereka sedang menjalani tes wawancara dan uji publik untuk disaring menjadi 10 orang. Lalu, ke-10 nama yang terpilih diajukan ke Presiden.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK masih menemukan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang diduga bermasalah, namun masih lolos profile assessment. (Knu)

Baca Juga:

Pansel Umumkan Hasil Profile Assesment Capim KPK Hari Ini

#Fadli Zon #Capim KPK #KPK #Pansel KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Indonesia Kembali Masuk Komite UNESCO Setelah 12 Tahun, Siap Bawa AI ke Dunia Budaya
Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 dengan 113 suara. Fokus pada AI, preservasi digital, dan ketahanan budaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Indonesia Kembali Masuk Komite UNESCO Setelah 12 Tahun, Siap Bawa AI ke Dunia Budaya
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Bagikan