Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI
Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)
MerahPutih.com - Sejumlah harapan datang untuk Laksamana Yudo Margono yang selangkah lagi menduduki jabatan Panglima TNI.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon berharap Laksamana Yudo Margono bisa memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista). Khususnya armada laut termasuk kapal selam mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar.
Baca Juga:
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
"Kita mempunyai cukup masalah juga di armada laut, yang perlu diperkuat gitu termasuk, kapal selam dan lain-lain," kata Fadli Zon kepada wartawan, yang dikutip Jumat (2/12).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga berkomentar mengenai masa jabatan yang hanya setahun dianggap jadi kendala dalam persiapan Pemilu 2024.
Menurut Fadli, hal itu bukan masalah. Karena, di TNI sudah ada sistem yang berjalan, termasuk yang berkaitan dengan jadwal agenda politik.
"Terkait dengan jadwal politik, sistem sudah berjalan," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Baca Juga:
KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari ini
Ia berujar, masa jabatan Yudo sudah sesuai mekanisme sebagaimana Jenderal Andika Perkasa.
"Karena sistemnya kan udah jalan, kalau di TNI gitu. Jadi mestinya tidak akan ada masalah," kata Fadli.
Diketahui, Komisi I DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jumat, 2 Desember.
Uji kelayakan tersebut dijadwalkan dimulai dengan verifikasi data Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada pukul 10.00 WIB.
Dilanjutkan dengan agenda utama fit and proper test calon Panglima TNI pada pukul 13.00 WIB. Yudo Margono dipersilakan untuk memaparkan visi misi sebagai panglima TNI ke depan. (Knu)
Baca Juga:
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Sudah Diproses Hukum
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Panglima TNI Mutasi 57 Perwira Tinggi, Perkuat Struktur Komando di Tiga Matra
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia