DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 02 Desember 2022
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Foto: Dispen AL

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test ) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR Jumat (2/12) siang. Dewan pun menunggu materi khusus yang bakal dipaparkan ke Yudo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Sugiono akan melihat bagaimana rencana dan program yang akan dipaparkan Yudo kedepan.

Baca Juga:

KSAL Yudo Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI di DPR Hari ini

"Tidak ada isu khusus yang didalami, lihat aja rencana dan program beliau pada saat nanti sudah dilaksanakan fit and proper test," kata Sugiono kepada wartawan, yang dikutip Jumat (2/12).

Terkait dengan masa jabatan satu tahun Yudo dapat menjalankan tugas, termasuk pengamanan tahapan-tahapan pemilu, Sugiono meyakini bahwa seorang prajurit sudah memahami bahwa tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Termasuk juga pengamanan pemilu, tanpa memedulikan masa tugasnya.

"Tugas terkandungnya ya menjaga keamanan pada saat pemilu, jadi mau setahun, dua bulan atau tiga bulan enggak ada masalah," imbuh Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Sugiono melihat Yudo sebagai sosok prajurit yang profesional. Sehingga, ia yakin bahwa pada saat Presiden Jokowi memilih Yudo pasti dengan pertimbangan bahwa Yudo merupakan prajurit dengan prestasi terbaik di jajarannya.

"Pak Presiden (Joko Widodo) juga pada saat mengirimkan surpres ke DPR sudah mempertimbangkan prajurit dengan prestasi yang terbaik di jajarannya," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga menyebut, DPR akan melakukan verifikasi data pribadi Yudo Margono.

Baca Juga:

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Sudah Diproses Hukum

Dalam proses itu, kata dia, akan dilakukan oleh pimpinan Komisi I DPR RI dan perwakilan fraksi di DPR RI.

"Lalu jeda, salat Jumat dan sebagainya. Pada pukul 13.30 kami akan mulai dengan fit and proper test," terang Hasanuddin.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan itu, Hasanuddin mengatakan, akan dimulai dengan paparan dari calon Panglima TNI selama 30 menit.

Setelah itu, masing-masing anggota Komisi I DPR melemparkan pertanyaan atas materi yang dijelaskan selama 20 menit.

"Kalau masih kurang ada pertanyaan lagi ditambah sesuai dengan kebutuhan, tetapi kami harapkan lebih cepat lebih bagus," jelas dia. (*)

Baca Juga:

Jenderal Andika Doakan KSAL Yudo Sukses Jalani Fit Proper Test Calon Panglima TNI

#DPR RI #Panglima TNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - 2 jam, 28 menit lalu
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Bagikan