DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat

Ilustrasi: Apel ASN Pemprov Jakarta. (Foto: dok. Pemprov DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI Eka Widodo (Edo) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang telah memecat Vita Amalia, aparatur sipil negara (ASN) yang videonya viral karena menginjak Alquran.
?
“Saya sangat setuju dengan keputusan Pemkab Kepahiang untuk memecat yang bersangkutan. Tindakan itu tidak bisa ditoleransi karena merupakan pelecehan terhadap agama dan melanggar norma hukum, etika, serta nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang ASN,” tegas Edo, Kamis (13/11).
?
Menurutnya, ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik. ASN harus memiliki moral dan etika yang baik, serta tidak melakukan tindakan yang merusak nilai-nilai agama dan moral bangsa. "Tindakan seperti ini mencoreng martabat ASN dan merusak kepercayaan publik. Maka pelaku harus dihukum berat,” ujar politisi asal Dapil Jawa Tengah IX itu.
?
Edo juga menegaskan keputusan pemecatan Vita Amalia memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN menjaga netralitas dan tidak melakukan perbuatan yang merusak citra ASN. Ada pula Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mengatur pemberhentian ASN karena pelanggaran kode etik dan disiplin. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan kewajiban ASN menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
?

Baca juga:

Sadis! Istri ASN Pajak Manokwari Diculik & Dibunuh, Mayatnya Dikubur Dalam Septic Tank


Kasus ini bermula dari viralnya video seorang ASN bernama Vita Amalia yang tampak menginjak Alquran. Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman luas dari masyarakat. Setelah dilakukan investigasi internal, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyimpulkan bahwa tindakan Vita Amalia telah melanggar kode etik ASN.
?
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepahiang memutuskan untuk memberhentikan Vita Amalia sebagai ASN dan melaporkan perbuatannya kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
?
Edo menilai langkah tersebut sudah tepat dan harus menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di Indonesia. Ini menjadi peringatan bagi semua ASN agar berhati-hati dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
?
"ASN ialah pelayan publik yang harus menjaga kehormatan diri, lembaga, dan negara,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Pemburuan Penculik Istri ASN Pajak Manokwari Selesai, Pelaku Diringkus Kurang dari 24 Jam


?

#ASN #Alquran #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Bagikan