DPRD Nilai Dinas PPKUKM DKI Belum Serius dalam Pembinaan UMKM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 13 November 2022
DPRD Nilai Dinas PPKUKM DKI Belum Serius dalam Pembinaan UMKM

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus diperhatikan pemerintah supaya bisa naik kelas.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, sejauh ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) belum serius membina pelaku UMKM. Pasalnya dalam rancangan APBD 2023, belum ada terobosan program untuk memajukan UMKM.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, Dinas PPKUKM harus menambah kuota peserta dalam program pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal alat untuk menunjang usaha mereka.

Baca Juga:

DPRD Tindak Lanjuti Minimnya Guru Agama Buddha-Hindu di Sekolah Negeri Jakarta

"Dukungan sarana prasarana dilihat dari pemberian alat-alat produksi, itu juga harus terakomodir. Mudah-mudahan bisa menjadi pondasi bagi masyarakat untuk bisa sama-sama mengoptimalkan perekonomian di DKI dari para UMKM," ujarnya.

Ismail mengimbau Dinas PPKUKM tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan, dengan harapan alat penunjang usaha yang telah diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal.

Pasalnya, kata dia, anggaran yang diberikan untuk program tersebut cukup besar, yakni Rp 5,5 miliar untuk pelatihan softskill, serta Rp 44,29 miliar untuk pelatihan hardskill dan bantuan alat yang diberikan kepada para peserta.

"Di sini letak sebenarnya pendampingan itu. Untuk memastikan apakah alat itu benar-benar dipakai atau tidak. Pendampingan yang jelas, sampai mereka bisa merintis hasil usahanya itu masuk ke dalam e-order juga,” katanya.

Baca Juga:

Pemprov dan DPRD DKI Tetapkan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun

Tidak hanya itu, Ismail juga meminta adanya peningkatan kualitas bazar yang diselenggarakan rutin oleh Pemprov. Sebab tempat yang seharusnya jadi ajang promosi para UMKM itu dinilai masih jauh dari standar.

Dengan kata lain, lokasi bazar tidak mampu menarik pengunjung untuk datang, apalagi membeli hasil kerajinan maupun makanan yang dibuat oleh para peserta binaan Dinas PPKUKM.

"Kualitas bazar yang sering diadakan sepertinya terlalu monoton dan kurang memberikan impact. Banyak hal yang harus diperbaiki, pendampingan dalam penyajian barang, desain tempat bazar, serta cara promosinya," ungkap Ismail. (Asp)

Baca Juga:

Kantor Bappelitbang Kota Bandung Pindah Sementara ke Bekas Rumah Dinas Ketua DPRD

#UMKM #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp 300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp 1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
Indonesia
UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
KAI dorong UMKM naik kelas dengan sertifikasi halal, BPOM, dan HKI.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
Indonesia
Proyek Sentra Fauna Jakarta Capai 60 Persen, Siap Jadi Ikon Baru UMKM
Bukan sekadar pasar, Sentra Fauna Jakarta hadir sebagai ruang edukasi dan rekreasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Proyek Sentra Fauna Jakarta Capai 60 Persen, Siap Jadi Ikon Baru UMKM
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
Indonesia Ekspor Perdana Produk Kerajinan Serat Alam Enceng Gondok ke Amerika
Membuktikan kemampuan UMKM Indonesia dalam menghasilkan produk kerajinan keranjang unik, kokoh, dan bernilai estetika tinggi yang berdaya saing global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Indonesia Ekspor Perdana Produk Kerajinan Serat Alam Enceng Gondok ke Amerika
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Duit Rp 200 Triliun Harus Dinikmati UMKM
Agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbenah diri supaya akses kredit yang disiapkan pemerintah tidak sia-sia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Duit Rp 200 Triliun Harus Dinikmati UMKM
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan