Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus diperhatikan pemerintah supaya bisa naik kelas.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, sejauh ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) belum serius membina pelaku UMKM. Pasalnya dalam rancangan APBD 2023, belum ada terobosan program untuk memajukan UMKM.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, Dinas PPKUKM harus menambah kuota peserta dalam program pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal alat untuk menunjang usaha mereka.
Baca Juga:
DPRD Tindak Lanjuti Minimnya Guru Agama Buddha-Hindu di Sekolah Negeri Jakarta
"Dukungan sarana prasarana dilihat dari pemberian alat-alat produksi, itu juga harus terakomodir. Mudah-mudahan bisa menjadi pondasi bagi masyarakat untuk bisa sama-sama mengoptimalkan perekonomian di DKI dari para UMKM," ujarnya.
Ismail mengimbau Dinas PPKUKM tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan, dengan harapan alat penunjang usaha yang telah diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal.
Pasalnya, kata dia, anggaran yang diberikan untuk program tersebut cukup besar, yakni Rp 5,5 miliar untuk pelatihan softskill, serta Rp 44,29 miliar untuk pelatihan hardskill dan bantuan alat yang diberikan kepada para peserta.
"Di sini letak sebenarnya pendampingan itu. Untuk memastikan apakah alat itu benar-benar dipakai atau tidak. Pendampingan yang jelas, sampai mereka bisa merintis hasil usahanya itu masuk ke dalam e-order juga,” katanya.
Baca Juga:
Pemprov dan DPRD DKI Tetapkan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun
Tidak hanya itu, Ismail juga meminta adanya peningkatan kualitas bazar yang diselenggarakan rutin oleh Pemprov. Sebab tempat yang seharusnya jadi ajang promosi para UMKM itu dinilai masih jauh dari standar.
Dengan kata lain, lokasi bazar tidak mampu menarik pengunjung untuk datang, apalagi membeli hasil kerajinan maupun makanan yang dibuat oleh para peserta binaan Dinas PPKUKM.
"Kualitas bazar yang sering diadakan sepertinya terlalu monoton dan kurang memberikan impact. Banyak hal yang harus diperbaiki, pendampingan dalam penyajian barang, desain tempat bazar, serta cara promosinya," ungkap Ismail. (Asp)
Baca Juga:
Kantor Bappelitbang Kota Bandung Pindah Sementara ke Bekas Rumah Dinas Ketua DPRD
