DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 Mei 2020
DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT

Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) sembako dari Presiden di Kelurahan Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (3/5). ANTARA/HO-Humas Kemensos

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Pemprov DKI agar pemberian bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB dirubah menjadi pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Hal itu didengungkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala.

Baca Juga

DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik

Contohnya molornya waktu penyaluran karena persedian barang yang terbatas hingga penyaluran yang salah sasaran. Untuk itu, DPRD meminta Gubernur Anies merubah konsep pemberian bantuan yang rencananya diberikan pada fase berikutnya.

"Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," terang Mujiono di Jakarta, Selasa (5/5).

Relawan PMI dan PT Palyja menyalurkan paket sembako program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) kepada masyarakat ekonomi rentan terdampak COVID-19 di Jakarta Selatan, Senin (3/5/2020) (ANTARA/HO-PMI Jakarta Selatan)
Relawan PMI dan PT Palyja menyalurkan paket sembako program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) kepada masyarakat ekonomi rentan terdampak COVID-19 di Jakarta Selatan, Senin (3/5/2020) (ANTARA/HO-PMI Jakarta Selatan)

Disamping itu, Mujiono meminta Anies Basweda untuk juga menjamin kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok supaya warga tak kesulitan mencari bahan pokok selama wabah corona ini.

"Pemprov DKI perlu menjamin kestabilan harga harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar terutama di Kawasan padat penduduk dan ekonomi lemah," jelas dia.

Baca Juga

Ketua DPD Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19

Dalam pelaksanaan operasi pasar murah lanjut Mujiono Pemprov DKI juga harus tetap memperhatikan protokol COVId-19 yakni dengan menjaga jarak aman. Lalu pemberian masker bagi warga DKI juga harus di gencarkan demi meminimalisir penularan corona.

"Penyediaan masker kain harus menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta dan dimasifkan penggunaannya di masyarakat dengan memberikan masker secara gratis," tutup dia. (Asp)

#PSBB #Komisi A DPRD DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan