DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT
Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) sembako dari Presiden di Kelurahan Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (3/5). ANTARA/HO-Humas Kemensos
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Pemprov DKI agar pemberian bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB dirubah menjadi pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
Hal itu didengungkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala.
Baca Juga
Contohnya molornya waktu penyaluran karena persedian barang yang terbatas hingga penyaluran yang salah sasaran. Untuk itu, DPRD meminta Gubernur Anies merubah konsep pemberian bantuan yang rencananya diberikan pada fase berikutnya.
"Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," terang Mujiono di Jakarta, Selasa (5/5).
Disamping itu, Mujiono meminta Anies Basweda untuk juga menjamin kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok supaya warga tak kesulitan mencari bahan pokok selama wabah corona ini.
"Pemprov DKI perlu menjamin kestabilan harga harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar terutama di Kawasan padat penduduk dan ekonomi lemah," jelas dia.
Baca Juga
Ketua DPD Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19
Dalam pelaksanaan operasi pasar murah lanjut Mujiono Pemprov DKI juga harus tetap memperhatikan protokol COVId-19 yakni dengan menjaga jarak aman. Lalu pemberian masker bagi warga DKI juga harus di gencarkan demi meminimalisir penularan corona.
"Penyediaan masker kain harus menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta dan dimasifkan penggunaannya di masyarakat dengan memberikan masker secara gratis," tutup dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game