DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT
Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) sembako dari Presiden di Kelurahan Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (3/5). ANTARA/HO-Humas Kemensos
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Pemprov DKI agar pemberian bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako bagi warga miskin dan rentan miskin selama PSBB dirubah menjadi pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
Hal itu didengungkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono lantaran pendistribusian sembako pada fase I yang dilakukan pada April 2020 lalu memiliki banyak kendala.
Baca Juga
Contohnya molornya waktu penyaluran karena persedian barang yang terbatas hingga penyaluran yang salah sasaran. Untuk itu, DPRD meminta Gubernur Anies merubah konsep pemberian bantuan yang rencananya diberikan pada fase berikutnya.
"Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sebagai gambaran bantuan sosial tahap I yang direncanakan selesai pada tanggal 18 April 2020 terpaksa dimundurkan sampai dengan tanggal 24 April 2020," terang Mujiono di Jakarta, Selasa (5/5).
Disamping itu, Mujiono meminta Anies Basweda untuk juga menjamin kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok supaya warga tak kesulitan mencari bahan pokok selama wabah corona ini.
"Pemprov DKI perlu menjamin kestabilan harga harga kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar terutama di Kawasan padat penduduk dan ekonomi lemah," jelas dia.
Baca Juga
Ketua DPD Minta Masyarakat Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19
Dalam pelaksanaan operasi pasar murah lanjut Mujiono Pemprov DKI juga harus tetap memperhatikan protokol COVId-19 yakni dengan menjaga jarak aman. Lalu pemberian masker bagi warga DKI juga harus di gencarkan demi meminimalisir penularan corona.
"Penyediaan masker kain harus menjadi perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta dan dimasifkan penggunaannya di masyarakat dengan memberikan masker secara gratis," tutup dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?