Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Juni 2021
Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik

Poster tantangan debat antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, menyebut rencana debat terbuka bersama Ketua KPK Firli Bahuri sebagai ajang penjelasan kepada publik mengenai polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pasalnya, menurut Giri, terdapat banyak pertanyaan yang muncul imbas penyelenggaraan asesmen TWK yang dinilai tertutup itu. Ia menegaskan, debat diselenggarakan bukan untuk membuktikan pihak yang menang dan kalah.

Baca Juga

Direktur KPK Giri Yakin Firli Juga Tak Lulus Jika Ikut TWK

"Tetapi yang penting bukan menang kalah, ini sarana kita untuk mencerdaskan pada publik, karena tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali," kata Giri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/6).

Giri menyebutkan, hingga saat ini ia dan ke-74 pegawai lain yang tidak lulus TWK tidak mengetahui dirinya masuk ke kategori pegawai yang bakal dipecat atau dibina.

Bahkan, Giri dan 74 pegawai lain mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang mewawancarai mereka.

"Jadi menurut saya keterbukaan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses ini," ujarnya.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono - Youtube
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono - Youtube

Dirinya menyesalkan Pimpinan KPK yang semestinya melindung para pegawainya malah terkesan menyerahkan nasib 75 pegawai kepada lembaga lain untuk dilakukan penilaian dan bahkan dinyatakan tidak bisa dibina.

"Ini menyakitkan bagi generasi dan seluruh Indonesia. Orang kan belajar, ini lho pemberantasan korupsi yang berani, Novel dan sekelas orang-orang Novel lainnya, kalau berani-berani berarti tidak dihargai," tuturnya.

Padahal, menurutnya, sikap berani merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam prinsip antikorupsi.

"Jadi hari ini saya tidak menantang, jadi saya diundang. Kebetulan host-nya Kurnia dan Jakartanicus dan Mbak Nana, Najwa Shihab hadir. Saya pikir akan menjadi serius gitu, apa yang kita lakukan dari netizen ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Kasus Korupsi #KPK #Firli Bahuri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Bagikan