Direktur KPK Giri Yakin Firli Juga Tak Lulus Jika Ikut TWK

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Juni 2021
Direktur KPK Giri Yakin Firli Juga Tak Lulus Jika Ikut TWK

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono - Youtube

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, meyakini Ketua KPK Firli Bahuri juga tidak akan lolos jika mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Awalnya, Giri bercerita pernah mengikuti TWK bersama Firli saat keduanya sama-sama mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK. Saat itu, Giri dan Firli dinyatakan lulus TWK.

Baca Juga

75 Pegawai KPK Tetap 'Ngantor' Meski Tak Dilantik Jadi ASN

"Saya juga dulu calon pimpinan (KPK), bareng Pak Firli juga. Bahkan satu kelompok dalam diskusi. Jadi, kita tahu bagaimana sikap dalam tes tersebut, dan kita sama-sama lulus tes kebangsaan, tes radikalisme," kata Giri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/6).

Karena itu, Giri meyakini Firli juga tidak akan lulus jika mengikuti TWK pegawai KPK. Giri merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jadi kalau misalkan kita dites lagi, bisa jadi dua-duanya tidak lulus, karena kita sama-sama lulus dites yang sama," ujarnya.

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Diketahui Giri telah dua kali mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Pada 2014, dia lulus dan masuk 19 besar. Sementara pada 2019, pria yang sudah mengabdikan dirinya selama 16 tahun di KPK ini juga lulus dan masuk 40 besar.

Giri juga punya segudang prestasi. Dia pernah menerima penghargaan Makarti Bhakti Nagari Award pada Desember 2020, lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kemudian, alumnus Institute to Social Studies-Erasmus University of Rotterdam ini juga pernah menjadi narasumber wawasan kebangsaan dan antikorupsi di Seskoad, Lemhanas, Sespim Polri, hingga Intelstrat BIN dan ITB. (Pon)

Baca Juga

Temui Petinggi MUI, 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bantah Isu Taliban

#Kasus Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi #Firli Bahuri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Bagikan