Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 November 2019
 Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, M. Taufik menanggapi tindakan pembobolan uang yang dilakukan 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mencapai Rp32 miliar di Bank DKI.

M. Taufik meminta agar sistem perbankan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga:

12 Oknum Satpol PP Jakarta Bobol Uang Bank DKI Sebesar Rp32 Miliar

"Saya sudah dengar kabar kalau Bank DKI dibobol. Ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Harus ada evaluasi menyeluruh terutama ditingkat manajemen Bank DKI," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Bank DKI dibobol Satpol PP
Bank DKI dibobol Satpol PP akibatkan kerugian hingga Rp32 miliar (MP/Ist)

Menurut Taufik, evaluasi itu wajib dilakukan agar bisa meyakinkan nasabah bahwa bank DKI jauh dari persepsi rawan dibobol. Ia berpendapat kasus pencurian uang di Bank DKI menunjukkan sistem perbankan di sana ada yang keliru.

"Sistem perbankan ini harus dievaluasi. Saya yakin, Dirut bank DKI baru punya visi besar. Apalagi, Bank DKI dipercaya mengelola dan menyimpan anggaran DKI hingga Rp 80 triliun per tahun. Dalam lima tahun, putaran uang bank DKI bisa 400 triliun,"imbuhnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini menduga, pegawai Bank DKI turut bermain dalam aksi pembobolan uang di Bank DKI yang dilakukan oleh Satpol PP di wilayah Jakarta Barat.

"Soal bobol itu pasti ada kerjasama dengan orang dalam Bank DKI-nya, makanya saya dorong agar ini diproses hukum setuntas-tuntasnya. Supaya nasabah tidak ragu," katanya.

Pihaknya juga meminta manajemen Bank DKI membersihkan jajarannya dari oknum nakal tersebut. Bahkan, katanya, Direksi Bank DKI harus berani melaporkan anak buahnya yang diduga ikut bermain dalam pembobolan uang tersebut kepada pihak kepolisian.

"Periksa semua orang itu. Tangkap. Kalau Bank DKI merasa dirugikan, laporkan. Di internal juga ditelusuri. Dirut Bank DKI yang baru ini hebat, dia harus tegas memproses hukum oknum itu.Kalau masih terganggu oleh pembobolan begini, visinya tidak tercapai," ungkap Taufik.

Baca Juga:

Pemprov DKI dan Bank DKI Salurkan Kartu Pekerja, ini Manfaatnya

Seperti diketahui, beredar kabar bahwa Bank DKI dibobol oleh 12 oknum Satpol PP Wilayah Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung nominalnya cukup fantastis sebesar Rp32 miliar.

Kini 10 dari 12 Satpol PP yang terlibat pencurian uang di Bank DKI tengah diperiksa Kepolisian Polda Metro Jaya. Kemudian dua lainnya tidak berurusan dengan polisi, lantaran memiliki niat baik untuk membaliki uang curiannya.(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Satpol PP #Pembobolan ATM #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan