Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 November 2019
 Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, M. Taufik menanggapi tindakan pembobolan uang yang dilakukan 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mencapai Rp32 miliar di Bank DKI.

M. Taufik meminta agar sistem perbankan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga:

12 Oknum Satpol PP Jakarta Bobol Uang Bank DKI Sebesar Rp32 Miliar

"Saya sudah dengar kabar kalau Bank DKI dibobol. Ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Harus ada evaluasi menyeluruh terutama ditingkat manajemen Bank DKI," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Bank DKI dibobol Satpol PP
Bank DKI dibobol Satpol PP akibatkan kerugian hingga Rp32 miliar (MP/Ist)

Menurut Taufik, evaluasi itu wajib dilakukan agar bisa meyakinkan nasabah bahwa bank DKI jauh dari persepsi rawan dibobol. Ia berpendapat kasus pencurian uang di Bank DKI menunjukkan sistem perbankan di sana ada yang keliru.

"Sistem perbankan ini harus dievaluasi. Saya yakin, Dirut bank DKI baru punya visi besar. Apalagi, Bank DKI dipercaya mengelola dan menyimpan anggaran DKI hingga Rp 80 triliun per tahun. Dalam lima tahun, putaran uang bank DKI bisa 400 triliun,"imbuhnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini menduga, pegawai Bank DKI turut bermain dalam aksi pembobolan uang di Bank DKI yang dilakukan oleh Satpol PP di wilayah Jakarta Barat.

"Soal bobol itu pasti ada kerjasama dengan orang dalam Bank DKI-nya, makanya saya dorong agar ini diproses hukum setuntas-tuntasnya. Supaya nasabah tidak ragu," katanya.

Pihaknya juga meminta manajemen Bank DKI membersihkan jajarannya dari oknum nakal tersebut. Bahkan, katanya, Direksi Bank DKI harus berani melaporkan anak buahnya yang diduga ikut bermain dalam pembobolan uang tersebut kepada pihak kepolisian.

"Periksa semua orang itu. Tangkap. Kalau Bank DKI merasa dirugikan, laporkan. Di internal juga ditelusuri. Dirut Bank DKI yang baru ini hebat, dia harus tegas memproses hukum oknum itu.Kalau masih terganggu oleh pembobolan begini, visinya tidak tercapai," ungkap Taufik.

Baca Juga:

Pemprov DKI dan Bank DKI Salurkan Kartu Pekerja, ini Manfaatnya

Seperti diketahui, beredar kabar bahwa Bank DKI dibobol oleh 12 oknum Satpol PP Wilayah Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung nominalnya cukup fantastis sebesar Rp32 miliar.

Kini 10 dari 12 Satpol PP yang terlibat pencurian uang di Bank DKI tengah diperiksa Kepolisian Polda Metro Jaya. Kemudian dua lainnya tidak berurusan dengan polisi, lantaran memiliki niat baik untuk membaliki uang curiannya.(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Satpol PP #Pembobolan ATM #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Viral Bakso Remaja Gading Solo Non-Halal, Begini Respons Pemilik Warung
Bakso Remaja Gading Solo ditutup oleh Satpol PP karena non-halal. Namun, hal itu masih menunggu hasil laboratorium.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Viral Bakso Remaja Gading Solo Non-Halal, Begini Respons Pemilik Warung
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan